Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas pascainsiden dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Kepala BGN Sudaryono menegaskan tak akan segan menutup permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional, tanpa memandang siapa pemilik atau pengelolanya.
“Saya tidak peduli itu SPPG punya siapa. Saya melihat sistem. Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” tegas Sudaryono di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Langkah ketat ini bukan gertakan belaka. Sudaryono mengungkapkan bahwa dalam tiga pekan masa jabatannya, BGN telah menindak tegas sekitar 1.300 SPPG bermasalah di seluruh Indonesia, di mana 800 dapur telah ditutup permanen dan 500 lainnya menyusul dalam proses penyegelan.
Evaluasi Total: BGN Pertimbangkan Penggunaan Test Kit Kimia
Insiden di Berastagi memicu evaluasi mendasar pada prosedur pemeriksaan makanan di seluruh dapur penyedia. Sudaryono menyebutkan bahwa metode pengujian konvensional secara organoleptik—seperti mencium bau, melihat tampilan, dan mencicipi rasa—ternyata tidak cukup kuat mendeteksi cemaran mikroba atau zat berbahaya.
Guna mencegah kejadian serupa, BGN kini mempertimbangkan untuk mewajibkan penggunaan kit uji cepat (test kit) berbasis kimia di setiap dapur SPPG.
“Kami sedang mengkaji penggunaan test kit di tiap dapur untuk memeriksa kandungan zat berbahaya seperti arsenik maupun tanda-tanda basi secara akurat sebelum makanan dibagikan,” ujar Sudaryono. Penerapan metode ini mengadopsi praktik baik yang telah diterapkan di SPPG kelolaan Bhayangkari Polri.
Khusus untuk kasus SMAN 1 Berastagi, BGN telah mengambil langkah administratif cepat dengan mencopot Kepala SPPG setempat, menyegel fasilitas dapur, serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo untuk menguji sampel lauk-pauk di laboratorium.
Sudaryono mengingatkan bahwa dari total 27.000 dapur MBG di seluruh Indonesia, mayoritas telah beroperasi dengan sangat baik. Namun, ia menekankan bahwa toleransi terhadap kecerobohan adalah nol (zero tolerance).
“Bagi personel yang tidak mampu mengikuti standar tinggi yang saya tetapkan, mohon maaf, akan langsung saya copot atau pecat dari status ASN PPPK-nya,” pungkasnya.
