JAKARTA — Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) memulai pembangunan 3.784 hunian terjangkau di kawasan Transit Oriented Development (TOD) Manggarai, Jakarta Selatan.
Proyek ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan tempat tinggal layak di tengah kota.
Pembangunan diawali dengan peletakan batu pertama dua blok hunian pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Kawasan tersebut memanfaatkan aset KAI dan dirancang terintegrasi dengan jaringan transportasi publik.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan KAI terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pemanfaatan aset perusahaan harus tetap memperhatikan kepentingan publik dan operasional kereta api.
“Momentum ini merupakan penegasan bahwa aset perkeretaapian yang strategis dapat dioptimalkan secara bertanggung jawab untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tetap menempatkan keselamatan dan kelancaran layanan kereta api sebagai prioritas utama,” ujar Bobby, Jumat (21/8).
Dua Blok, Ribuan Unit Hunian
Proyek tersebut mencakup Blok F seluas 1,5 hektare dan Blok G dengan luas sekitar 0,7 hektare.
Kedua blok memiliki total lahan sekitar 2,2 hektare dengan status Hak Pakai-Hak Pengelolaan Lahan (HP-HPL).
Blok F akan menyediakan 2.508 unit hunian yang tersebar di lima menara atau tower.
Unit di Blok F tersedia dalam tipe 36, tipe 45, dan tipe 52 dengan pilihan dua hingga tiga kamar tidur.
Sementara itu, Blok G akan menampung 1.276 unit dalam tiga tower hunian.
Pilihan unit di Blok G mencakup studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, dan tipe 45.
Selain hunian, kawasan tersebut akan dilengkapi 150 unit ritel untuk menunjang kebutuhan penghuni.
Sebanyak 78 unit ritel berada di Blok F, sedangkan 72 unit lainnya ditempatkan di Blok G.
KAI menargetkan seluruh pembangunan kedua blok tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 18 bulan.
Bobby berharap proyek ini menjadi awal percepatan penyediaan hunian layak dengan harga terjangkau bagi MBR di kawasan perkotaan.
“Semoga groundbreaking ini merupakan momentum untuk kita memulai fisik pengerjaan. Dari hunian layak, hunian yang terjangkau, dan terutama hunian di tengah kota untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya.
Tiga Prinsip Pembangunan
KAI menetapkan tiga prinsip dalam pengembangan hunian tersebut, yakni layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Aspek kelayakan mencakup keselamatan bangunan, kualitas, kenyamanan, serta fungsi hunian bagi masyarakat.
Prinsip keterjangkauan diarahkan melalui kebijakan dan skema pemerintah sesuai sasaran penerima manfaat.
Sementara keberlanjutan diwujudkan melalui efisiensi lahan, akses transportasi massal, kepatuhan lingkungan, dan pengelolaan kawasan jangka panjang.
KAI juga menegaskan pentingnya tata kelola agar hunian tersebut benar-benar ditempati masyarakat yang memenuhi persyaratan pemerintah.
“Dan kita akan menjaga governance bahwa hunian di tengah kota ini akan meng-adress masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah yang sesuai kualifikasinya, yang telah disyaratkan oleh pemerintah,” lanjut dia.
Dorong Program 3 Juta Rumah
Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi pembangunan hunian vertikal yang dinilai mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.
Menurut Hashim, penyediaan rumah layak dan terjangkau masih menjadi salah satu pekerjaan besar pemerintah.
Ia menilai pembangunan di Manggarai menunjukkan peluang pemanfaatan kawasan strategis untuk menjawab kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
“Ini suatu prestasi yang luar biasa, memang kita harus melalui suatu masa yang tidak gampang.”
“Dan sekarang setelah hampir dua tahun Prabowo Subianto jadi presiden, kita bisa melihat proyek vertikal yang pertama, yang kita berbangga nanti 24 lantai di pusat ibu kota Jakarta,” tegasnya.***
