JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan sistem distribusi logistik berbasis hub-and-spoke untuk mempercepat penyaluran bantuan bagi korban gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pola berjenjang ini membuat distribusi bantuan bergerak dari pusat logistik nasional menuju hub regional sebelum diteruskan ke kabupaten, desa, hingga titik pengungsian.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan mekanisme tersebut dirancang agar bantuan dapat disalurkan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.
Setelah tiba di posko penanganan darurat bencana di kabupaten terdampak, bantuan tidak langsung didistribusikan secara seragam. Logistik terlebih dahulu dipilah dan disesuaikan dengan data kebutuhan di wilayah penerima.
“Setibanya di Posko Penanganan Darurat Bencana yang diaktifkan kabupaten terdampak, logistik langsung dipilah dan diprioritaskan berdasarkan data kebutuhan spesifik wilayah sebelum disalurkan ke kecamatan, pemerintah desa, serta pos pengungsian,” kata Berton.
Halim Jadi Titik Konsolidasi Bantuan
Dalam skema tersebut, Pos Pendukung Logistik Nasional (Posduklognas) di Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjadi pusat konsolidasi bantuan sebelum dikirim ke NTT. Dari titik ini, logistik dikirim melalui jalur udara dan laut.
Pengiriman melalui udara dilakukan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dari Bandara Halim Perdanakusuma serta pesawat komersial dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara jalur laut memanfaatkan kapal TNI Angkatan Laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju dua hub logistik regional di NTT, yakni Labuan Bajo dan Maumere.
Hub Labuan Bajo selanjutnya menjadi titik distribusi bagi empat kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Adapun hub Maumere melayani Nagekeo, Ende, dan Sikka.
Distribusi juga diarahkan ke Pos Lapangan Sikka di Pulau Palue. Untuk menjangkau wilayah tersebut, bantuan dikirim dengan kombinasi moda transportasi laut dan udara.
Berton menjelaskan sistem tersebut dibagi menjadi tiga tahapan agar setiap proses distribusi memiliki jalur koordinasi dan penanggung jawab yang jelas.
Tahap pertama mencakup pengiriman logistik dari pusat nasional menuju dua hub di NTT. Pengendalian berada pada tim Posduklognas Halim Perdanakusuma yang dikoordinasikan BNPB. Dalam tahap ini, bantuan dalam jumlah besar dikirim menggunakan pesawat kargo Hercules, pesawat komersial, dan kapal laut.
“Setelah logistik terkumpul di hub, kita masuk ke tahap kedua, yaitu distribusi menuju tingkat kabupaten,” ujar Berton.
Pada tahap kedua, BNPB yang berada di masing-masing hub bekerja bersama pemerintah daerah tingkat provinsi. Bantuan kemudian didistribusikan menggunakan truk logistik, kapal, maupun pesawat menuju posko kabupaten dan pos lapangan, termasuk di Pulau Palue.
Tahap Akhir Jadi Penentu Bantuan Sampai ke Pengungsi
Tahap ketiga menjadi bagian yang menentukan karena bantuan harus bergerak dari posko kabupaten menuju kecamatan, desa, hingga lokasi pengungsian. Pada fase ini, distribusi dikendalikan posko kabupaten bersama BPBD setempat.
Beragam moda transportasi digunakan untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Selain kendaraan darat dan kapal, distribusi dapat menggunakan pesawat hingga kendaraan roda dua sesuai kondisi lapangan.
BNPB juga berupaya mencegah terjadinya hambatan pada tahap akhir distribusi, terutama yang berkaitan dengan keterbatasan tenaga bongkar muat, ketersediaan kendaraan, serta prosedur pendistribusian di lapangan.
Dengan mekanisme tersebut, bantuan yang telah dikumpulkan di pusat logistik nasional tidak berhenti di tingkat regional, tetapi diarahkan hingga titik penerima berdasarkan kebutuhan yang telah dihimpun oleh posko daerah.
954 Ton Bantuan Telah Disalurkan
Dari sisi realisasi, BNPB mencatat bantuan yang dikirim dari Halim Perdanakusuma menuju dua hub logistik di NTT pada Sabtu, 22 Agustus 2026, mencapai 147 ton.
Sebanyak 70 ton bantuan dikirim menuju Labuan Bajo, sedangkan 77 ton lainnya diarahkan ke Maumere.
Secara keseluruhan, sejak 15 hingga 22 Agustus 2026, bantuan yang telah disalurkan ke wilayah terdampak mencapai 954 ton. Pada periode yang sama, Posduklognas Halim Perdanakusuma telah menerima 1.541 ton bantuan dari 72 donatur.
Pengiriman bantuan pangan dan non-pangan tersebut dilakukan melalui 68 kali sorti penerbangan.
BNPB juga menyediakan akses pemantauan pengelolaan logistik bantuan penanganan darurat gempa NTT melalui laman Pos Penanganan Logistik Halim yang dapat diakses publik.
BNPB Batasi Sejumlah Jenis Bantuan
Di tengah distribusi bantuan yang terus berjalan, BNPB menetapkan sejumlah jenis barang yang tidak diterima Posduklognas. Bantuan tersebut meliputi pakaian bekas atau pakaian layak pakai, susu formula, makanan dengan masa kedaluwarsa kurang dari enam bulan, serta bantuan dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai.
Sementara itu, kebutuhan bantuan yang masih diperlukan mencakup berbagai perlengkapan untuk mendukung kehidupan para penyintas di lokasi terdampak.
Untuk kebutuhan non-pangan, BNPB masih membutuhkan tenda keluarga, terpal, kasur lipat, selimut, matras, genset, pembalut, popok bayi, popok dewasa, serta perlengkapan kebersihan seperti sabun mandi, sikat dan pasta gigi, sampo, dan handuk.
Kebutuhan khusus bayi juga masih mencakup sabun bayi, sampo bayi, minyak telon, serta handuk bayi.
Adapun bantuan pangan yang masih dibutuhkan antara lain sembako, makanan siap saji, air mineral, beras, makanan ringan, dan obat-obatan.
Dengan sistem distribusi berjenjang tersebut, BNPB mengatur pergerakan bantuan mulai dari pusat konsolidasi di Jakarta hingga ke wilayah terdampak di NTT. Setiap tahapan melibatkan unsur yang berbeda agar logistik dapat diteruskan sesuai kebutuhan hingga mencapai para penyintas gempa.
