NTT — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan klarifikasi terkait distribusi bantuan logistik bagi warga terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Posko Damer, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
BNPB memastikan penyaluran bantuan tetap berjalan secara bertahap meski menghadapi kendala akses menuju sejumlah wilayah terdampak. Kerusakan infrastruktur, termasuk jembatan yang tidak dapat dilalui kendaraan berat, membuat proses pengiriman logistik harus menyesuaikan kondisi lapangan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan penanganan bencana di Manggarai Timur membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, serta masyarakat.
“Penanganan dampak gempa bumi M 7,7 merupakan kerja bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh unsur. BNPB terus mendampingi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Berton SP Panjaitan.
Berton menjelaskan, BNPB memahami berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Kondisi di lapangan yang dinamis membuat distribusi bantuan harus dilakukan dengan mempertimbangkan akses, kebutuhan masyarakat, serta kapasitas sarana transportasi yang tersedia.
Sementara itu, Inspektur III BNPB selaku Person in Charge (PIC) BNPB Wilayah Manggarai Timur, Kombes Pol. Deden Nurhidayatullah, menjelaskan distribusi bantuan menuju Damer telah dilakukan sejak Kamis malam, 20 Agustus 2026.
Tim lapangan mengupayakan pengiriman tiga truk logistik dari Posko Utama BPBD di Borong menuju sejumlah titik pengungsian, termasuk Pos Damer. Namun, kendaraan berukuran besar menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi sejumlah jembatan.
“Sejak Kamis malam (20/8), tim lapangan telah mengupayakan pengiriman tiga unit truk logistik dari Posko Utama BPBD di Borong menuju sejumlah titik pengungsian, termasuk Pos Damer. Karena terdapat keterbatasan akses jembatan bagi kendaraan berat, BNPB mengambil langkah untuk melakukan pengangkutan secara bertahap menggunakan kendaraan yang lebih kecil agar bantuan pangan dan kebutuhan awal masyarakat dapat segera tiba,” ujar Deden.
Menurut BNPB, bantuan yang telah tiba di Pos Damer merupakan bagian dari pengiriman awal. Distribusi tidak berhenti pada pengiriman tersebut, melainkan terus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi akses di lapangan.
Pasokan logistik berikutnya juga terus bergerak melalui jalur darat dengan rute Labuan Bajo–Borong. Selain itu, bantuan dikirim melalui jalur laut menggunakan KRI menuju Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, sebelum kemudian didistribusikan ke wilayah terdampak.
BNPB juga meluruskan informasi yang berkembang di media massa maupun media sosial mengenai proses administrasi penyaluran bantuan, khususnya terkait penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST).
BNPB menegaskan tidak terdapat pemaksaan dalam proses penandatanganan dokumen tersebut. Setiap tahapan distribusi bantuan dilakukan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi antara petugas, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Untuk mekanisme administrasi dan penandatanganan BAST di tingkat kecamatan, kewenangan teknis berada pada BPBD Kabupaten Manggarai Timur bersama pemerintah kecamatan setempat. Sementara BNPB pusat berperan memfasilitasi serta memastikan dukungan logistik dari pemerintah pusat dan provinsi dapat tersalurkan hingga Posko BPBD Kabupaten.
Setelah bantuan diterima di posko kabupaten, proses pendistribusian kepada masyarakat menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. BNPB tetap memberikan pendampingan untuk memastikan bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan warga terdampak.
Berton mengatakan BNPB juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di setiap wilayah terdampak.
“Setiap kendala yang ditemukan di lapangan menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk memperbaiki mekanisme distribusi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam penanganan bencana, BNPB turut mengapresiasi upaya Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, camat, kepala desa, serta seluruh unsur pemerintah daerah dan relawan yang terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat terdampak.
BNPB menilai kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena kebutuhan warga selama masa tanggap darurat terus berkembang. Selain logistik, dukungan operasional, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya juga harus dipenuhi secara bertahap berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Petugas BNPB di lapangan juga diminta mengedepankan pendekatan persuasif, komunikasi yang santun, serta koordinasi dengan seluruh pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan optimal.
Dukungan penanganan tidak hanya diarahkan kepada Kabupaten Manggarai Timur, tetapi juga seluruh wilayah di NTT yang terdampak gempa sesuai hasil pendataan dan kebutuhan masyarakat.
BNPB mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial.
Dalam situasi tanggap darurat, BNPB menilai informasi yang akurat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran penanganan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat akan terus diperkuat hingga masa tanggap darurat berakhir dan proses pemulihan dapat berjalan.
