MANILA, FILIPINA — Wakil Presiden Filipina Sara Duterte memilih menyerahkan diri secara sukarela ke pengadilan di Manila, Sabtu (5/9/2026), sehari setelah surat perintah penangkapan diterbitkan terkait dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr.
Duterte datang ke pengadilan untuk menjalani proses hukum sekaligus membayar uang jaminan. Dengan langkah tersebut, ia tidak perlu menjalani penahanan fisik dan tetap dapat berada di luar tahanan selama proses hukum atas perkara yang menjeratnya berlangsung.
Kuasa hukum Duterte, Lawrence Lim, mengatakan kedatangan kliennya dilakukan tanpa paksaan. Menurut dia, kehadiran langsung Duterte di pengadilan membuat aparat tidak perlu melakukan penangkapan terhadap wakil presiden tersebut.
“Wakil presiden secara sukarela hadir di hadapan pengadilan yang mengeluarkan surat perintah tersebut, jadi tidak perlu baginya untuk ditangkap,” kata Lim kepada wartawan setelah mendampingi Duterte di gedung pengadilan Manila, Sabtu (5/9/2026).
Duterte kemudian menyelesaikan pembayaran uang jaminan sebesar 360.000 peso Filipina. Nilai tersebut setara sekitar Rp101 juta atau 5.740 dolar AS.
Selain membayar jaminan, Duterte menjalani prosedur administrasi hukum yang berlaku, termasuk pengambilan sampel sidik jari oleh petugas pengadilan. Namun, menurut Lim, tidak ada pengambilan foto wajah atau mugshot dalam rangkaian proses tersebut.
Kasus yang kini dihadapi Duterte bermula dari pernyataannya dalam sebuah konferensi pers yang kemudian berujung pada dakwaan pidana. Ia didakwa berdasarkan pasal “ancaman serius” setelah mengklaim telah menyewa seorang eksekutor untuk membunuh Presiden Marcos Jr, ibu negara, serta sepupu Marcos yang merupakan anggota Kongres Filipina.
Pernyataan itu disampaikan Duterte dengan syarat apabila dirinya lebih dahulu dibunuh. Belakangan, ia menyatakan pernyataannya telah disalahartikan dan dipelintir sehingga tidak mencerminkan konteks yang sebenarnya.
Meski demikian, persoalan tersebut terus berlanjut ke proses hukum. Kasus dugaan ancaman pembunuhan itu juga menjadi salah satu persoalan penting dalam proses pemakzulan atau impeachment terhadap Duterte yang saat ini berlangsung di Senat Filipina.
Proses di Senat tersebut menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan karier politik Duterte. Jika dinyatakan bersalah dalam proses pemakzulan, ia dapat kehilangan jabatan sebagai wakil presiden. Selain itu, terdapat risiko dirinya dikenai larangan permanen untuk menduduki jabatan publik di tingkat nasional.
Di tengah proses hukum tersebut, keputusan Duterte untuk memenuhi penetapan jaminan juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap keselamatan dirinya apabila harus menjalani penahanan.
Duterte mengatakan keputusan untuk membayar uang jaminan telah dibahas bersama tim penasihat hukumnya. Ia menyebut pertimbangan keamanan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan sikap tersebut.
“Mereka menjelaskan kepada saya bahwa saya akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari warga sipil yang dapat memantau situasi saya, daripada berada di tahanan, di mana saya akan terisolasi dan memiliki sedikit perlindungan,” ujar Duterte dalam keterangannya.
Kekhawatiran tersebut bahkan telah disampaikan Duterte sebelum memasuki gedung pengadilan. Ia mengaku takut apabila harus ditahan oleh aparat kepolisian dan mempertanyakan jaminan keselamatan dirinya selama berada di dalam tahanan.
“Saya tidak mau (membayar uang jaminan) jika tidak ada yang mengawasi. Apakah mereka akan menjebloskan saya (ke penjara), kemudian suatu malam saya meninggal dalam tidur?” kata Duterte.
Dengan pembayaran uang jaminan tersebut, Duterte untuk sementara tetap berada di luar tahanan. Namun, proses hukum terhadapnya belum berakhir.
Putri mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte itu masih harus menghadapi perkara pidana terkait dugaan ancaman serius sekaligus proses pemakzulan di Senat. Kedua proses tersebut kini menjadi ujian besar bagi posisi politik dan masa depan Duterte di panggung nasional Filipina.
