JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan strategi baru untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana alam di Indonesia. Kapal induk hibah dari Angkatan Laut Italia yang segera bergabung dengan TNI Angkatan Laut akan dimodifikasi menjadi kapal induk helikopter dan pangkalan operasional drone.
Kapal tersebut nantinya diberi nama KRI Gajah Mada dan diperkirakan tiba di Indonesia pada 15 hingga 20 September 2026. Kapal ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi juga diproyeksikan sebagai bagian dari sistem respons cepat dalam menghadapi bencana dan karhutla.
Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Rapat Terbatas Perkembangan Penanganan Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Rapat itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah yang terdampak bencana.
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengatakan kapal hibah dari Italia itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons situasi darurat, terutama ketika akses menuju lokasi bencana atau titik api sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran TNI Angkatan Laut, itu kita akan rubah menjadi kapal induk helikopter. Untuk drone,” ujar Prabowo di Istana Merdeka.
KRI Gajah Mada nantinya dapat menjadi pangkalan bergerak bagi armada udara yang digunakan dalam operasi penanganan bencana. Prabowo menyebut kapal tersebut mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah seperti Black Hawk atau Mi-17.
Helikopter-helikopter tersebut juga dapat membawa air dalam jumlah besar untuk mendukung operasi pemadaman dari udara atau water bombing. Setiap helikopter disebut mampu membawa sekitar 4 hingga 5 ton air dalam satu kali operasi.
Dengan kemampuan tersebut, keberadaan kapal diharapkan dapat memperpendek waktu mobilisasi armada menuju wilayah yang membutuhkan penanganan. Helikopter tidak harus terlebih dahulu bergerak dari pangkalan yang berada jauh dari lokasi kejadian.
“Jadi kalau punya 10 heli segera merapat ke titik api terbanyak, ini akan sangat membantu respon kita,” kata Prabowo.
Selain mengandalkan helikopter, pemerintah juga menyiapkan penggunaan teknologi drone berukuran besar untuk mendukung penanganan kebakaran dari garis depan. Drone tersebut dirancang agar mampu membawa sekaligus menjatuhkan air ke lokasi yang menjadi sasaran operasi.
Prabowo menilai penempatan drone di wilayah terdepan dapat mempercepat respons ketika muncul titik api maupun kondisi darurat lainnya.
“Dan selanjutnya kita harus mengadakan drone yang bisa melempar air, ada drone besar sampai bisa angkut dan lempar air. Kalau ada di tempat terdepan lebih baik,” tutur Prabowo.
Penguatan penanganan bencana juga tidak hanya dilakukan melalui pengerahan armada udara. Pemerintah menyiapkan pesawat khusus untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Dalam skema tersebut, riset dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan digunakan untuk menentukan bahan atau zat yang paling efektif dalam memicu hujan buatan sebagai bagian dari upaya pengendalian kondisi yang berpotensi memperburuk kebakaran.
Rangkaian strategi itu menunjukkan pendekatan pemerintah yang menggabungkan sejumlah kemampuan dalam satu sistem penanganan bencana. KRI Gajah Mada diproyeksikan menjadi pangkalan bergerak bagi helikopter dan drone, sementara pesawat OMC digunakan untuk mendukung rekayasa cuaca.
Dengan kombinasi tersebut, pemerintah berupaya memperkuat kesiapsiagaan sebelum bencana membesar. Respons terhadap karhutla dan bencana tidak hanya dilakukan setelah kejadian meluas, tetapi dengan menempatkan kemampuan penanganan sedekat mungkin dengan wilayah yang membutuhkan.
KRI Gajah Mada, armada helikopter, drone pengangkut air, serta dukungan operasi modifikasi cuaca nantinya menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah dalam mempercepat penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.
