JAKARTA — Sebanyak 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (bansos) setelah pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan mengatakan, penggunaan desil dalam DTSEN membuat pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih luas. Hal itu sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum masuk dalam penerima bansos untuk terdata.
“Bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru ini mendapatkan bansos. Karena kita sudah menggunakan desil itu,” kata Andy dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di Politeknik Statistika STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
Menurut Andy, pemerintah juga terus memperbarui data penerima bansos untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah. Pemutakhiran dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan.
Proses tersebut, kata dia, tidak hanya mengandalkan pembaruan secara administratif. Kemensos juga merespons laporan masyarakat maupun temuan media yang berkaitan dengan data penerima bantuan.
“Adapun ada hal-hal yang kiranya error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan dari media kita respons dan langsung kita tindak lagi sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujar Andy dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Andy menambahkan, pemerintah terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki pengelolaan DTSEN maupun metodologi penentuan desil. Masukan dari kalangan akademisi dan lembaga riset juga menjadi bagian dari proses penyempurnaan sistem perlindungan sosial.
Salah satu masukan datang dari pengamat ekonomi Celios, Media Askar. Andy menilai masukan tersebut dapat menjadi bahan konstruktif dalam memperbaiki pengelolaan data dan penyaluran bantuan sosial.
DTSEN Integrasikan Sejumlah Basis Data
Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Prof. Setia Pramana menjelaskan, DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah basis data pemerintah.
Basis data tersebut antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Integrasi dilakukan karena masing-masing sumber data memiliki karakteristik serta kelengkapan informasi yang berbeda. Karena itu, pembaruan data secara berkala diperlukan agar informasi yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Data itu memang harus di-update karena kondisi masyarakat berubah. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan sebagainya,” tutur Prof. Setia.
Dalam menentukan tingkat kesejahteraan atau desil, BPS tidak hanya menggunakan ukuran pendapatan. Hal itu karena data pendapatan maupun pengeluaran riil tidak tersedia secara langsung untuk seluruh rumah tangga.
Sebagai pendekatan, BPS menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk membangun model estimasi melalui metode *Proxy Means Test* (PMT) dan *machine learning*.
Model tersebut kemudian disusun secara lebih spesifik berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. BPS membangun model hingga tingkat kabupaten/kota karena kondisi sosial ekonomi masyarakat di setiap wilayah tidak sepenuhnya sama.
“Modelnya kita bangun di masing-masing kabupaten/kota karena karakteristik masing-masing daerah itu berbeda,” imbuhnya.
Pemeringkatan Terus Dievaluasi
Prof. Setia mengatakan hasil pemodelan untuk menentukan pemeringkatan kesejahteraan secara nasional juga terus dievaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat muncul, baik akibat model statistik maupun kualitas data yang digunakan sebagai dasar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah tetap relevan dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.
Dengan pemutakhiran dan evaluasi secara berkelanjutan, data tersebut diharapkan dapat mendukung penyaluran bansos agar semakin tepat sasaran, sekaligus merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
