JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mempersilakan awak media memeriksa langsung fasilitas yang menjadi temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara terbuka keberadaan dan peruntukan sejumlah bangunan di area belakang lapas yang oleh Ombudsman disebut memiliki fasilitas berstandar apartemen. Ombudsman menemukan fasilitas tersebut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu, 23 September 2026.
Yusril mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto terkait temuan tersebut. Keduanya sepakat memberikan akses kepada media untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang menjadi sorotan.
Menurut Yusril, pemeriksaan langsung diperlukan agar informasi mengenai fasilitas tersebut tidak berhenti pada klaim dari satu pihak. Status dan fungsi bangunan harus dipastikan berdasarkan kondisi di lapangan.
“Jadi, jangan ada dusta di antara kita. Tapi, jangan pula ada fitnah di antara kita,” kata Yusril.
Yusril menegaskan, pemerintah perlu memastikan apakah bangunan tersebut merupakan hunian dinas pegawai, fasilitas asimilasi bagi warga binaan yang akan menjalani masa bebas, atau memang fasilitas khusus bagi narapidana tertentu.
Ia juga menyatakan sanksi akan diberikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, termasuk jika ditemukan praktik komersialisasi fasilitas atau keterlibatan oknum petugas lapas.
Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekeliruan dalam memahami kondisi di lapangan, Yusril meminta Ombudsman menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
Sebelumnya, Ombudsman RI (ORI) menemukan sejumlah bangunan di bagian belakang Lapas Cibinong yang terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut fasilitas di lokasi tersebut memiliki kelengkapan seperti hunian modern.
“Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada,” ujar Fikri.
Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar berukuran sekitar tipe 36 yang tersebar di beberapa titik. Sejumlah ruangan dilengkapi ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga.
Tim Ombudsman juga menemukan sekitar enam hingga tujuh warga binaan berada di kawasan tersebut. Namun, status dan peruntukan masing-masing fasilitas masih menjadi bagian dari pemeriksaan dan klarifikasi.
Sidak tersebut merupakan kunjungan kedua Ombudsman ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Pada kunjungan pertama yang dilakukan Juli lalu, tim Ombudsman mengaku sempat tidak mendapatkan akses untuk melakukan pemeriksaan.
Saat sidak pada Rabu (23/9/2026), proses pemeriksaan kembali sempat diwarnai ketegangan. Tim Ombudsman mengaku dihalangi petugas keamanan internal ketika hendak masuk ke area tertentu hingga terjadi aksi saling dorong. Seorang petugas Ombudsman dilaporkan mengalami cedera pada bagian kaki.
Setelah dapat melakukan penelusuran, Ombudsman kemudian memeriksa sejumlah bangunan yang berada di kawasan belakang lapas tersebut.
Selain fasilitas hunian, Ombudsman juga mengungkap temuan lain di sekitar kawasan rumah dinas kepala lapas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menyebut sejumlah bangunan di area tersebut dalam kondisi terkunci meski pihak lapas menyatakan lokasi itu merupakan tempat rehat petugas.
Dalam pemeriksaan, Ombudsman menemukan minuman beralkohol di dalam salah satu kulkas. Sejumlah botol bekas juga ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan lapas.
Ombudsman meminta temuan tersebut tidak langsung dikaitkan dengan pihak tertentu sebelum pemeriksaan dan klarifikasi resmi selesai dilakukan.
Di tengah munculnya temuan tersebut, pemerintah kini membuka ruang bagi media untuk melihat langsung kondisi fasilitas di Lapas Cibinong. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat memperjelas fungsi bangunan sekaligus memastikan apakah fasilitas yang ditemukan merupakan bagian dari layanan pemasyarakatan atau terdapat penyimpangan dalam penggunaannya.
Yusril menekankan bahwa keterbukaan diperlukan agar persoalan tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta di lapangan, baik untuk membuktikan temuan Ombudsman maupun meluruskan apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
