JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pengawasan berbasis teknologi untuk mengontrol puluhan ribu dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di berbagai daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan CCTV dari dapur-dapur MBG, baik yang baru maupun yang sudah beroperasi, akan dihubungkan dengan pusat pemantauan di Jakarta.
Langkah itu disiapkan seiring dengan jumlah dapur MBG yang kini mencapai sekitar 27.022 titik di seluruh Indonesia.
“Semua CCTV nanti kita sambungkan ke kantor pusat. Jadi saya bisa melihat dapur-dapur seluruh Indonesia,” kata Sudaryono.
Tak hanya mengandalkan kamera, BGN juga menyiapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk membantu mendeteksi pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).
Menurut Sudaryono, sistem tersebut nantinya dapat membantu mengenali berbagai pelanggaran, termasuk pekerja yang tidak menggunakan masker atau sarung tangan.
AI juga akan diarahkan untuk mendeteksi praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai ketentuan. Salah satunya ketika bahan makanan dipotong di tempat yang tidak semestinya.
Ia mencontohkan pemotongan sayuran seperti kol yang dilakukan langsung di lantai sebagai salah satu hal yang harus dicegah.
“AI nanti bisa melihat kalau ada orang yang tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, atau potong kol di lantai,” ujarnya.
Pengawasan berbasis teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memperketat pelaksanaan MBG. Sebab, semakin banyak dapur yang beroperasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem pengawasan yang dapat menjangkau seluruh daerah.
Sudaryono juga meminta pengelola dapur segera menghubungkan CCTV dengan pusat pemantauan BGN. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan melalui laporan dari masing-masing daerah.
BGN berharap sistem tersebut dapat membantu menemukan persoalan lebih cepat dan menjadi alat kontrol terhadap penerapan standar kebersihan serta keamanan makanan.
Pengawasan tersebut akan berjalan bersamaan dengan pemeriksaan langsung di lapangan yang melibatkan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dengan kombinasi pengawasan langsung dan teknologi, BGN menargetkan pelaksanaan MBG di setiap dapur tetap berada dalam standar yang sama meski jumlah penerima manfaat dan lokasi dapur terus bertambah.
