JAKARTA — Memasuki fase evaluasi 100 hari kepemimpinan Sudaryono, Badan Gizi Nasional (BGN) menggencarkan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui peta jalan transformasi “MBG 2.0″, langkah audit ketat diterapkan untuk menertibkan data fiktif, mengamankan keuangan negara, hingga menegakkan standar keamanan pangan di lapangan.
Sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025, program MBG menghadapi lonjakan skala operasional yang signifikan. Di awal pelaksanaannya, BGN hanya ditopang sekitar 700 personel untuk mengawasi langsung sekitar 27 ribu unit dapur dengan infrastruktur monitoring dan keterlibatan lintas instansi yang masih sangat terbatas.
“BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang langsung mengendalikan dapur kira-kira 27 ribu dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim dan juga pelibatan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain yang sangat minim,” papar Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar.
Menanggapi ketimpangan rasio pengawasan tersebut, BGN mengintegrasikan sistem verifikasi data dan pengawasan operasional harian berbasis digital guna meminimalisasi ketidaktertiban alur kerja dan kebocoran sumber daya.
“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” tegas Mas Dar.
Efisiensi Anggaran dan Ketegasan Operasional
Dari sisi tata kelola anggaran negara, evaluasi triwulan pertama tersebut menghasilkan efisiensi dana hingga Rp44 triliun yang dikembalikan ke kas negara. Jumlah tersebut dipangkas dari temuan saldo virtual account fiktif, evaluasi anggaran internal BGN, insentif yayasan, hingga penertiban dana operasional harian dapur.
BGN juga menetapkan pembekuan pencairan dana bagi pengelola unit pelayanan yang mengabaikan kewajiban transparansi.
“Uang rakyat yang tidak tepat sasaran harus kita selamatkan. Dapur yang tidak melaporkan penggunaan dana harian akan dihentikan pencairan dananya,” tambah Sudaryono.
Selain audit fiskal, pembenahan menyasar langsung faktor higiene dan sanitasi tempat pengolahan makanan. Berdasarkan hasil uji kelayakan, lebih dari 2.000 dapur ditutup karena dinilai tidak memenuhi standar kebersihan pengolahan dan distribusi makanan.
“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak pun masih terlalu banyak,” ujarnya menanggapi penindakan dapur nonstandar.
Capaian Ekosistem MBG
Hingga akhir Oktober 2026, implementasi verifikasi telah mencakup:
-
58 juta lebih penerima manfaat resmi terdata valid.
-
26.723 dapur tervalidasi dari total 27.485 unit dapur yang tersebar.
-
1,03 juta tenaga kerja terserap di seluruh jaringan distribusi dan pengolahan pangan.
-
80 ribu lebih pemasok pangan lokal terhubung, dengan pangsa utama melibatkan pelaku UMKM, petani, dan peternak lokal.
Langkah penguatan kolaborasi antarlembaga serta pemerintah daerah terus diperluas demi memastikan keberlangsungan rantai pasok dan keselamatan pangan bagi siswa di sekolah.
“Bukan sekadar melanjutkan program, transformasi MBG 2.0 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan memperkuat pelaksanaan MBG. MBG ini program besar, tidak hanya besar tapi harus benar. Itu targetnya,” pungkas Sudaryono.
