JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan darurat bencana longsor dan banjir lahar dingin yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur dan Bali. Langkah ini dilakukan dengan mengerahkan personel, alat berat, serta menyiapkan penanganan lanjutan guna menjaga akses jalan nasional dan infrastruktur sumber daya air tetap berfungsi.
Penanganan difokuskan pada sejumlah titik longsor di ruas Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, serta ruas Br. Taman Tanda–Mengwitani di Kabupaten Tabanan, Bali. Sementara di kawasan Gunung Semeru, Kementerian PU melakukan pendataan kerusakan infrastruktur akibat banjir lahar dingin.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kesiapan personel dan peralatan di lapangan menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan bencana, terutama untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses infrastruktur dan layanan dasar.
“Begitu terjadi bencana, kita harus segera bergerak di lapangan. Yang utama adalah memastikan akses masyarakat tetap terlayani,” kata Dody.
Di Jawa Timur, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Lumajang dalam beberapa hari terakhir memicu longsoran di sejumlah titik ruas Jalan Nasional Turen–Batas Kabupaten Lumajang pada Senin (2/11/2026) pagi.
Longsoran terjadi pada beberapa lokasi di antara KM 13 hingga KM 33 dan menyebabkan material tanah menutup sebagian badan jalan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kementerian PU melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali langsung mengerahkan tim penanganan beserta alat berat untuk membersihkan material longsor.
Upaya pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat tetap terjaga. Hingga Selasa (3/11/2026), ruas jalan Turen–Lumajang dilaporkan telah kembali fungsional.
Selain membersihkan material longsoran, petugas memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan terhadap potensi longsor susulan.
Kementerian PU juga menyiapkan penanganan jangka panjang melalui usulan program penanganan permanen yang direncanakan masuk dalam Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut terhadap kondisi infrastruktur di lokasi terdampak.
Selain longsor yang mengganggu akses jalan nasional, hujan lebat di Kabupaten Lumajang juga memicu banjir lahar dingin di kawasan puncak dan lereng Gunung Semeru hingga sejumlah wilayah di sekitar aliran sungai.
Melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Kementerian PU melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap infrastruktur sumber daya air yang terdampak material vulkanik.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sejumlah bangunan pengendali banjir dan lahar mengalami dampak. Salah satunya tanggul beton pengendali banjir dan lahar pada proyek VDRRSL S4 KD 3 yang tertimbun material vulkanik.
Selain itu, tiga bangunan sabo dam serta tanggul sungai di bawah jembatan gantung dilaporkan mengalami pengikisan atau scouring akibat aliran banjir lahar.
Tim BBWS Brantas juga melakukan peninjauan dan identifikasi di Sungai Regoyo, Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejali, Wilayah Sungai (WS) Bondoyudo-Bedadung, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro.
Inventarisasi lanjutan masih dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan setiap infrastruktur sekaligus menentukan kebutuhan penanganannya. Setelah kondisi lapangan dinyatakan aman, BBWS Brantas akan memobilisasi alat berat dengan menyiapkan personel tanggap darurat dan material yang dibutuhkan.
Penanganan serupa juga dilakukan Kementerian PU di Bali. Longsor terjadi pada badan jalan nasional ruas Br. Taman Tanda–Mengwitani KM 39+100, Desa Pacung, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Senin (2/11/2026) malam.
Peristiwa tersebut dipicu luapan air dari saluran eksisting yang tidak mampu menampung debit air. Kondisi ini diduga berkaitan dengan perubahan fungsi lahan di sekitar lokasi yang memengaruhi aliran air hingga melimpah ke jalan nasional.
Limpasan tersebut menyebabkan lereng badan jalan mengalami kejenuhan air sebelum akhirnya longsor.
Sebagai penanganan awal, BBPJN Jawa Timur–Bali memasang rambu peringatan, sandbag, dan terpal untuk mengantisipasi perluasan longsoran. Langkah darurat tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi risiko dampak lanjutan.
BBPJN Jawa Timur–Bali juga berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk membahas penambahan kapasitas saluran drainase. Upaya ini diperlukan agar saluran mampu menampung debit air lebih besar sehingga limpasan tidak kembali mengarah ke badan jalan nasional.
Sementara itu, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Bali akan melakukan survei lapangan sebagai dasar penyusunan desain penanganan permanen.
Kementerian PU terus mengupayakan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di kedua wilayah tersebut agar konektivitas antardaerah dan mobilitas masyarakat tetap terjaga.
Pengguna jalan juga diimbau meningkatkan kewaspadaan ketika melintasi kawasan rawan longsor, terutama saat hujan lebat, mengingat masih terdapat potensi terjadinya longsoran susulan.
