JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, mendesak tim gabungan mengoptimalkan operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap awak helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang jatuh di Sungai Barito, Kalimantan Selatan. Ia meminta seluruh kebutuhan operasi dipenuhi, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel di lapangan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (8/11/2026) pukul 15.16 WIB, dua awak helikopter telah ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara itu, satu kru lainnya masih dalam pencarian oleh tim gabungan.
Rina menegaskan, penanganan pascakecelakaan harus difokuskan pada pencarian awak yang belum ditemukan, pemulihan kondisi korban selamat, serta pendampingan terhadap keluarga korban.
“Prioritas kita adalah menemukan awak yang masih dalam pencarian, memastikan korban selamat mendapatkan perawatan terbaik, serta mendampingi keluarga. Seluruh kebutuhan personel dan peralatan SAR harus dipenuhi agar pencarian berjalan optimal dan aman,” ujar Rina dalam keterangannya.
Ia juga mengapresiasi respons petugas gabungan dan masyarakat setempat yang terlibat dalam upaya pencarian dan penyelamatan. Menurutnya, dukungan terhadap operasi SAR harus diikuti dengan penyampaian informasi secara berkala kepada keluarga korban.
Rina meminta pihak berwenang memastikan informasi mengenai perkembangan pencarian disampaikan secara transparan, akurat, dan telah terverifikasi agar keluarga mendapatkan kepastian mengenai kondisi para awak.
Di tengah berlangsungnya operasi SAR, Rina turut menyoroti pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi seluruh personel yang terlibat dalam penanggulangan karhutla. Perlindungan tersebut, kata dia, tidak hanya berlaku bagi awak pesawat, tetapi juga petugas darat dan relawan.
Menurutnya, para petugas menjalankan pekerjaan dengan risiko tinggi sehingga negara harus memastikan seluruh aspek keselamatan mereka terpenuhi, mulai dari kelayakan armada hingga jaminan perlindungan kerja.
“Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, layanan kesehatan, serta jaminan perlindungan kerja,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Operasional Penerbangan
Lebih lanjut, Rina mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan operasi udara dalam penanganan karhutla. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko sekaligus memperkuat prosedur keselamatan bagi awak penerbangan.
Sejumlah aspek yang perlu diperiksa antara lain kelayakan dan perawatan armada, kesiapan fisik maupun mental kru, prosedur pengambilan air untuk pemadaman melalui metode water bombing, kondisi cuaca, serta karakteristik medan di lokasi operasi.
Koordinasi antara petugas udara dan tim darat juga dinilai perlu menjadi bagian dari evaluasi agar pelaksanaan pemadaman karhutla dapat berlangsung lebih terukur dan aman.
Rina secara khusus menekankan pentingnya kewenangan pilot dan komandan lapangan untuk menunda atau menghentikan operasi apabila kondisi cuaca maupun situasi di lapangan berpotensi membahayakan keselamatan.
Menurutnya, keputusan untuk menghentikan sementara penerbangan dalam kondisi berisiko harus menjadi bagian dari penerapan prosedur keselamatan, bukan dianggap sebagai hambatan dalam penanganan karhutla.
Minta Investigasi Kecelakaan Helikopter Transparan
Terkait penyebab jatuhnya helikopter tersebut, Rina meminta semua pihak menunggu hasil investigasi dari otoritas berwenang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah menghimpun data dan melakukan pendalaman awal, terutama terkait aspek kelaikudaraan serta tata kelola operasional penerbangan.
Ia menilai investigasi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Hasil pemeriksaan nantinya perlu menjadi dasar untuk memperbaiki sistem keselamatan penerbangan dalam operasi penanggulangan bencana.
“Investigasi harus berjalan profesional dan hasilnya menjadi dasar perbaikan yang dapat dipantau. Kita tidak boleh mendahului kesimpulan penyebab kecelakaan, tetapi langkah pencegahan risiko harus segera dilakukan,” katanya.
Selain mengevaluasi keselamatan penerbangan, Rina mengingatkan bahwa upaya penanggulangan karhutla juga harus menyasar akar persoalan. Penguatan patroli di wilayah rawan titik panas (hotspot) dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan perlu terus dilakukan.
Ia menegaskan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana keselamatan petugas yang menjalankan operasi dapat dijamin.
“Penanganan karhutla harus melindungi dua pihak sekaligus: masyarakat yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi,” pungkasnya.
