JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan kapasitas operasional dapur sesuai dengan jumlah penerima manfaat serta memenuhi standar keamanan pangan.
Penilaian yang dikenal dengan istilah grading tersebut akan diprioritaskan di wilayah yang memiliki jumlah SPPG melebihi kapasitas pelayanan. Pada tahap awal, proses evaluasi menyasar dapur MBG yang beroperasi di Pulau Jawa.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan penilaian ini diperlukan agar keberadaan dapur MBG sejalan dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Menurut Prima, peningkatan jumlah SPPG harus diikuti pengelolaan yang terukur. Sebab, penumpukan dapur di satu daerah berpotensi menyebabkan distribusi layanan tidak merata, sementara wilayah lain masih membutuhkan tambahan fasilitas.
BGN Petakan Kapasitas dan Kebutuhan Dapur
Melalui proses grading, BGN akan mengevaluasi kondisi operasional SPPG dengan mempertimbangkan kapasitas produksi, kualitas makanan, standar keamanan pangan, serta kebutuhan penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Prima menjelaskan bahwa penilaian tersebut bertujuan memastikan setiap dapur mampu memberikan pelayanan secara optimal. Jumlah SPPG yang beroperasi juga perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi dan jangkauan distribusinya.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat,” ujar Prima dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Hasil evaluasi nantinya menjadi bahan pertimbangan BGN dalam menentukan langkah penataan operasional dapur. Dengan begitu, keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah, tetapi juga memperhatikan kualitas pelayanan.
Penilaian Awal Difokuskan di Pulau Jawa
Pulau Jawa dipilih sebagai wilayah penilaian tahap pertama karena memiliki konsentrasi SPPG yang relatif tinggi. Evaluasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan daerah yang memiliki jumlah dapur berlebih maupun wilayah yang masih membutuhkan tambahan layanan.
BGN juga akan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kemampuan produksi makanan, jangkauan distribusi, dan jumlah penerima manfaat.
Prima menegaskan bahwa penataan harus didasarkan pada data serta kondisi nyata di lapangan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah yang memiliki banyak dapur dengan daerah yang akses pelayanan MBG-nya masih terbatas.
Pengawasan SPPG Diperketat untuk Jaga Keamanan Pangan
Selain penilaian kapasitas, BGN juga memperkuat pengawasan terhadap kelayakan fasilitas dapur MBG. Dalam siaran pers resmi pada 28 Oktober 2026, BGN menjelaskan bahwa inspeksi SPPG dilakukan dengan mengacu pada 14 indikator penilaian.
Hasil inspeksi tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori, mulai dari dapur yang dinyatakan layak beroperasi, dapur yang membutuhkan perbaikan ringan, dapur yang harus menghentikan operasional sementara untuk perbaikan besar, hingga dapur yang dinyatakan tidak layak dan perlu ditutup permanen.
Aspek yang diperiksa mencakup kebersihan lingkungan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), tata letak ruangan, serta fasilitas penyimpanan bahan pangan.
Melalui rangkaian evaluasi tersebut, BGN berupaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih tertata. Pemerintah juga menargetkan agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau masyarakat secara merata tanpa mengabaikan kualitas makanan dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
