JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diproses melalui mekanisme internal DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna. Agenda paripurna terdekat dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Saan menjelaskan, pimpinan DPR akan terlebih dahulu membahas usulan tersebut melalui rapat pimpinan (rapim), kemudian meneruskannya ke rapat Badan Musyawarah (Bamus). Setelah melalui tahapan itu, usulan akan diproses untuk dibawa ke rapat paripurna.
Ia menyebut persyaratan pengajuan HMP telah terpenuhi berdasarkan jumlah dukungan anggota DPR yang disampaikan para pengusul.
“Dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat, apa yang jadi usulan dari para pengusul hak menyatakan pendapat ini akan kami proses akan kami bawa ke pimpinan DPR RI,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Saan, pimpinan DPR akan membahas terlebih dahulu kelanjutan usulan tersebut dalam rapat internal. Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar untuk menentukan proses berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPR.
“Jadi akan kami rapim rapat pimpinan dan nanti akan kami bamuskan. Apakah nanti akan kami teruskan ke rapat paripurna dan rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat,” ujarnya.
Ia menyebut agenda rapat paripurna terdekat telah dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 10.00 WIB. Dalam rapat tersebut, usulan HMP akan diproses sesuai tahapan yang berlaku.
“Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal rapat paripurna itu besok akan kita lakukan. Jadi rapat paripurna biasa jam 10-an,” tuturnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI telah menerima dokumen usulan HMP dari sejumlah anggota DPR dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa bersama Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dalam kesempatan itu, Saan menyampaikan bahwa usulan HMP ditandatangani oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing perwakilan pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” kata Saan.
Dengan demikian, usulan tersebut akan melewati pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum diproses dalam forum paripurna. Pembawaan usulan ke paripurna merupakan bagian dari tahapan prosedural dan tidak dengan sendirinya berarti DPR telah memutuskan pemakzulan Wakil Presiden.
