JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembagian tanggung jawab dengan Gibran Rakabuming Raka selama menjalankan pemerintahan, termasuk alasan wakil presiden lebih banyak ditugaskan memantau program pemerintah di daerah.
Penjelasan itu disampaikan Prabowo dalam pernyataan resmi setelah Gibran menyampaikan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden (wapres) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Prabowo mengapresiasi kontribusi Gibran sejak Pilpres hingga dua tahun pemerintahan berjalan, yang menurutnya turut mendukung berbagai pencapaian pemerintah.
“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat.”
“Dalam dua tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau,” ungkap Prabowo.
Ia menjelaskan, sejak awal pemerintahan, Gibran mendapat penugasan untuk mengunjungi berbagai wilayah, terutama daerah terpencil, guna memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran.
“Sejak awal pemerintahan, saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program-program pemerintah,” tutur Prabowo.
Prabowo menegaskan, pembagian tanggung jawab tersebut merupakan keputusan yang dirancangnya sendiri sesuai prioritas kerja masing-masing.
“Pembagian tugas tersebut saya yang mengatur,” tegas Prabowo.
Sementara itu, Prabowo memilih memusatkan perhatian pada pembenahan kebijakan nasional, perbaikan regulasi, efisiensi birokrasi, serta pemberantasan penyimpangan di berbagai sektor.
Ia juga menargetkan perbaikan sistem ekonomi agar kembali berpedoman pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
“Saya waktu itu hendak berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki peraturan-peraturan untuk menghasilkan yang terbaik, efisiensi, menertibkan penyelewengan-penyelewengan di semua bidang, dan memperbaiki sistem ekonomi kita supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34,” tambah Presiden.
Selain agenda domestik, Prabowo menyebut perkembangan geopolitik internasional menjadi alasan lain dirinya harus memberikan perhatian langsung terhadap urusan strategis negara.
“Saya juga waktu itu merasa situasi global yang penuh ketidakpastian, penuh konflik, peperangan, membutuhkan perhatian langsung dari saya,” ungkap Prabowo.
Ia turut menyoroti konflik di Timur Tengah yang dinilai telah memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia.
“Situasi terakhir, peperangan di Timur Tengah, telah berdampak pada perekonomian dunia, termasuk perekonomian kita,” lanjutnya.
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian kerja antara presiden dan wakil presiden sejak awal diarahkan pada dua fokus, yakni penguatan kebijakan nasional di pusat dan pengawasan pelaksanaan program pemerintah di daerah.***
