JAKARTA – Komisi III DPR RI mulai mendalami Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dalam rapat bersama jajaran Polri, Senin (16/11/2026).
Pembahasan regulasi ini menjadi sorotan karena menyangkut batas kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan sekaligus perlindungan hak privasi masyarakat.
Dalam agenda rapat tersebut, DPR mendengarkan berbagai masukan sebagai bahan penyusunan aturan yang diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap praktik penyadapan.
Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti, hadir untuk menyampaikan pandangan institusinya mengenai mekanisme pengawasan penyadapan.
Dalam paparannya, Dedy menegaskan bahwa penyadapan merupakan persoalan yang mendapat perhatian masyarakat sehingga pelaksanaannya harus memiliki batasan dan mekanisme pengendalian yang jelas.
Ia kemudian memaparkan enam prinsip pengendalian yang perlu diterapkan agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
Enam Prinsip Pengendalian Penyadapan
Pertama, penetapan sasaran harus dilakukan secara terbatas dan selektif, terutama untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri (Kamdagri).
Kewenangan tersebut, menurut Dedy, diarahkan untuk menghadapi ancaman yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap keamanan nasional.
“Termasuk dengan ancaman berkadar tinggi, yang kedua larangan tegas, penyadapan tidak dilakukan diluar sasaran yang telah telah ditetapkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan sesuai dengan aturan perundang-undangan.”
“Yang ketiga mekanisme dilakukan atas perintah pimpinan, ada jangka waktunya, kalau di intelkam jangka waktu satu bulan, kemudian tercatat, dengan tatacara kompartementatif yak ini pengusul sasaran, pemberi persetujuan dan pelaksana teknis terpisah, ini sebagai sarana kontrol,” bebernya.
Dedy menjelaskan bahwa masa penyadapan di lingkungan Intelkam Polri dibatasi selama satu bulan, dengan pemisahan tugas antara pengusul, pemberi persetujuan, dan petugas pelaksana.
Keempat, seluruh penggunaan perangkat dan sarana pendukung penyadapan wajib tercatat dalam sistem administrasi yang tidak boleh diubah ataupun dihapus.
Dokumentasi tersebut juga harus menjalani audit berkala untuk memastikan setiap aktivitas penyadapan sesuai prosedur.
“Yang kelima, pengawasan melalui pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri serta fungsi inspektorat dan fungsi Propam Polri, sebagaimana pasal 19 Polri.”
“Yang keenam terkait tegasnya sanksi, penyalahgunaan berlaku pidana melalui pengadilan umum sesuai pasal 258 KUHP dan PP No 3 tahun 2023 tentang Kode Profesi Etik Polri.”
“Berdasarkan Aturan Polri No 7 tahun 2022, yang terberat hukumnya adalah PTDH atau Pemberhentian Tidak Hormat serta hukuman disiplin sesuai PP No 2 tahun 2003, yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” ungkap Dedy.
Polri Dukung Pembentukan UU Penyadapan
Dalam kesempatan tersebut, Dedy menyampaikan bahwa Kapolri mendukung pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan.
Menurutnya, regulasi tersebut dibutuhkan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi aparat sekaligus menjamin perlindungan masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
“Untuk deteksi dini, peringatan dini difungsikan Intelkam Polri sebagaimana pasal 14, sehingga Baintelkam Polri membutuhkan atau memerlukan penyadapan,” ungkapnya.
Ia juga menilai pengaturan penyadapan perlu mencakup sejumlah aspek mendasar, mulai dari penentuan sasaran hingga pertanggungjawaban atas hasil penyadapan.
“Tata cara dan batas perlu diatur dalam RUU Penyadapan meliputi sasaran, persetujuan tertulis, jangka waktu, pengelolaan hasil, pengawasan, sasaran dan sanksi. Intelkam Polri juga mendukung penegakan hukum melalui penyidikan dengan keterangan dan dukungan teknis, dengan kewenangan penyidikan penyidikan dan perizinan tetap berada pada penyidik,” ujarnya.
Dedy menegaskan bahwa dukungan teknis Intelkam terhadap proses penegakan hukum tidak berarti mengambil alih kewenangan penyidikan maupun perizinan yang tetap menjadi tanggung jawab penyidik. (ASP)