JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bimantoro Wiyono, meminta pengaturan penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) dilakukan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Sorotan tersebut disampaikan Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Polri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Rapat yang membahas regulasi penyadapan itu turut dihadiri Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti.
Bimantoro menegaskan, penyusunan aturan penyadapan harus mampu mengakomodasi tiga kepentingan utama yang berpotensi saling berbenturan.
“Dalam masalah penyadapan ini ada tiga kepentingan yang harus dipertemukan,” tegas Bimantoro.
Tiga Kepentingan dalam Pengaturan Penyadapan
Kepentingan pertama adalah keamanan negara, terutama untuk mendukung upaya pemberantasan terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, kejahatan siber, serta berbagai ancaman lainnya.
Kepentingan kedua berkaitan dengan penegakan hukum agar hasil penyadapan memiliki keabsahan, integritas pembuktian, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan.
Namun, Bimantoro mengingatkan praktik penyadapan masih menyisakan persoalan, terutama ketika penggunaannya meluas melampaui tujuan awal.
“Terkadang masih bisa diperdebatkan sampai dengan saat ini yaitu penyadapan yang kadang-kadang melebar ke sana-sini,” tegasnya.
Kepentingan ketiga adalah perlindungan konstitusional yang menjamin tidak adanya penyadapan sewenang-wenang, pengawasan tanpa batas, maupun pelanggaran privasi masyarakat.
Menurutnya, ketiga kepentingan tersebut harus dipertemukan melalui mitigasi risiko dan batas kewenangan yang jelas.
RUU Penyadapan Harus Berlandaskan Konstitusi
Bimantoro mengingatkan bahwa pengaturan penyadapan berkaitan langsung dengan sejumlah ketentuan dalam UUD 1945.
Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta hak atas rasa aman.
Sementara itu, Pasal 28F mengatur hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan kehidupan pribadi maupun lingkungan sosialnya.
Adapun Pasal 28J ayat (2) memberikan dasar pembatasan pelaksanaan hak asasi manusia melalui undang-undang dengan mempertimbangkan kepentingan yang sah.
“Yang kedua pasal 28 F, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang ketiga Pasal 28J Ayat 2, pembatasan hak asasi Berdasarkan undang-undang,” lanjutnya.
Atas dasar tersebut, ia mempertanyakan bagaimana RUU dapat menjamin setiap tindakan penyadapan memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.
“Bagaimana memastikan penyadapan memenuhi prinsip Legality, Necessity, and Proportionality,” tambahnya.
Bimantoro menilai alasan penyelidikan dan penyidikan tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan penyadapan tanpa batas yang terukur.
Polemik 6.000 Nama Jadi Sorotan Fraksi Gerindra
Dalam rapat tersebut, Bimantoro juga mengangkat persoalan dugaan penyadapan terhadap ribuan nama yang hingga kini dipertanyakan pertanggungjawabannya.
Ia menyinggung informasi mengenai sekitar 6.000 nama yang dikaitkan dengan tindakan penyadapan oleh pimpinan tertinggi Polri secara.
“Kita dikagetkan seorang pimpinan tertinggi Polri, melakukan penyadapan yang membabibuta, ada 6000 nama di sana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini,” tegasnya.
Menurut Bimantoro, persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar kewenangan, kepentingan, serta pertanggungjawaban tindakan penyadapan.
Ia bahkan menyampaikan keberatan Fraksi Gerindra karena pimpinan tertinggi partainya disebut menjadi salah satu objek utama dalam persoalan tersebut.
Bimantoro meminta pembahasan RUU tidak mengabaikan pengalaman tersebut agar regulasi baru mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menekankan aparat penegak hukum harus memiliki batas tindakan yang tegas sehingga tidak terjadi praktik penyadapan sewenang-wenang.
Perlindungan Bagi Warga yang Tidak Terlibat Pidana
Selain persoalan kewenangan aparat, Bimantoro menyoroti nasib masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara pidana, tetapi komunikasinya ikut terekam melalui penyadapan.
Ia meminta pemerintah dan Polri menjelaskan mekanisme perlindungan terhadap komunikasi pribadi pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan penyelidikan.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena perekaman komunikasi berpotensi menjangkau individu di luar target penyadapan.
Bimantoro juga meminta adanya pemisahan kewenangan antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan dengan penyadapan dalam proses penyelidikan.
Menurutnya, kedua kepentingan tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki tujuan, dasar hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban berbeda.
Antisipasi Potensi Tumpang Tinding Tiga Lembaga
Persoalan lain yang disampaikan Bimantoro adalah potensi tumpang tindih kewenangan ketika beberapa lembaga melakukan penyadapan terhadap objek perkara yang sama.
Ia mencontohkan kemungkinan Polri, Kejaksaan, dan KPK secara bersamaan menyadap pihak yang berkaitan dengan satu perkara.
“Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap, ini bagaimana kalau kayak begitu,” ungkap Bimantoro.
Ia mempertanyakan apakah seluruh lembaga penegak hukum dapat melakukan penyadapan secara bersamaan terhadap satu objek perkara tanpa mekanisme koordinasi yang jelas.
Karena itu, Bimantoro mendorong pembahasan mekanisme perizinan pengadilan sebagai salah satu instrumen pengawasan terhadap tindakan penyadapan.
“Sehingga ada yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Melalui pembahasan RUU tersebut, Fraksi Gerindra menginginkan adanya regulasi yang mampu menjaga efektivitas penegakan hukum sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
Pengaturan yang tegas diharapkan dapat memastikan penyadapan hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang sah, terukur, dan memiliki pertanggungjawaban hukum.***