JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memastikan proses sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap anggota Polri EHS (Irjen Pol Eko Hadi Santoso) berlangsung sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Penilaian tersebut disampaikan Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam setelah mengikuti langsung persidangan yang berujung pada penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Selasa (17/11/2026).
Menurut Choirul Anam, seluruh tahapan pemeriksaan telah memberikan kesempatan yang seimbang kepada pihak-pihak terkait untuk menyampaikan keterangan dan menjelaskan fakta perkara.
EHS juga memperoleh hak menghadirkan saksi yang meringankan serta menyampaikan pembelaan sebelum majelis mengambil keputusan.
“Kami melihat mekanisme yang berlangsung tadi sudah berjalan sesuai dengan aturan. Kompolnas menilai kredibilitas mekanisme persidangan yang diselenggarakan hari ini tetap terjaga,” kata Choirul Anam.
Dalam persidangan tersebut, EHS disebut sempat mengungkapkan penyesalan dan menyampaikan permintaan maaf atas perbuatannya.
Meski demikian, EHS tetap memilih menggunakan hak banding untuk menanggapi keputusan pemecatan yang dijatuhkan kepadanya.
Kompolnas mengawasi jalannya persidangan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan saksi, pendalaman perkara, penyampaian pembelaan hingga proses penuntutan.
Sembilan Jam Persidangan, Sembilan Saksi Diperiksa
Sidang etik EHS berlangsung selama sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, di Gedung Presisi 3 Mabes Polri, Jakarta.
Persidangan dipimpin Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si., dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk DR yang dihadirkan sebagai saksi meringankan atas permintaan EHS.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis menyimpulkan EHS terlibat dalam pemufakatan melakukan akses ilegal atau illegal access melalui pemanfaatan perangkat teknologi kepolisian.
Pelanggaran tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan menggunakan akses maupun fasilitas teknologi milik Polri tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
Majelis menilai tindakan tersebut mencerminkan perilaku tidak profesional sekaligus melanggar standar pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota kepolisian.
Dijatuhi Sanksi Etik dan Administratif
Atas pelanggaran yang terbukti dalam persidangan, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada EHS.
Sanksi pertama berupa pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan tercela berdasarkan ketentuan kode etik profesi Polri.
Sementara itu, hukuman administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara resmi dijatuhkan terhadap EHS.
Keputusan tersebut menjadi konsekuensi atas pelanggaran etik yang dinilai serius dan berkaitan dengan penyalahgunaan akses teknologi kepolisian.
Landasan Hukum Pemecatan Anggota Polri
Penjatuhan hukuman PTDH terhadap EHS mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Majelis juga menggunakan ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026.
Di sisi lain, Trunoyudo menegaskan bahwa tindakan terhadap EHS merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dimulai dari integritas setiap personel,” tegasnya.
Sikap tersebut menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian tetap dapat dikenai tindakan disiplin dan etik apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan.
Meski putusan PTDH telah dijatuhkan, EHS masih memiliki hak mengajukan banding sesuai mekanisme yang berlaku dalam proses penegakan kode etik Polri.***