SUMSEL– Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Kabakom) Syahganda Nainggolan mengklaim tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto meningkat dari 43 persen menjadi 61 persen. Kenaikan tersebut, menurut dia, terjadi setelah penangkapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan penyadapan hingga pemufakatan makar.
Syahganda menyebut peningkatan kepuasan publik itu juga diikuti berkurangnya serangan terhadap pemerintah di media sosial. Kondisi tersebut dinilainya menjadi salah satu perkembangan positif dalam komunikasi pemerintah di ruang digital.
Pernyataan itu disampaikan Syahganda saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Hotel Novotel Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Itu kenapa ketika Listyo ditangkap, itu kita lihat kepuasan publik ke Presiden dari 43 naik 61 persen. Serta serangan terhadap pemerintah menjadi berkurang di dunia medsos,” ujar Syahganda di sela-sela kegiatan.
Selain menyoroti respons masyarakat, Syahganda menilai perkembangan perkara tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat kewaspadaan terhadap ancaman perang siber di Indonesia.
Menurut dia, penanganan dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri perlu diikuti dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, Komisi Informasi diharapkan dapat merumuskan batasan informasi yang dapat disampaikan pemerintah kepada publik, tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan perkara, termasuk informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan serta tujuan di balik tindakan tersebut.
“Sehingga teman-teman di Rakornas bisa merumuskan hak-hak informasi publik apa yang bisa diberikan pemerintah, tentu dalam hal ini jajaran kepolisian, terhadap hasil sadap makar ini,” jelasnya.
Syahganda juga menyinggung pentingnya mengungkap dugaan praktik perang siber yang selama ini terjadi. Menurut dia, informasi tersebut diperlukan agar masyarakat memahami persoalan yang tengah ditangani aparat penegak hukum.
“Di situ akan banyak terungkap, seperti data saya, kemudian siapa saja yang disadap. Masyarakat perlu tahu untuk apa menyadap, itu hak-hak publik. Bagaimana dapat permainan-permainan siber selama ini, perang siber yang ada di Indonesia ini,” tambah Syahganda.
Di sisi lain, klaim kenaikan kepuasan publik yang disampaikan Syahganda muncul di tengah adanya hasil survei berbeda mengenai evaluasi masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dalam laporan evaluasi pemerintah yang dirilis Oktober 2026, mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo sebesar 44,5 persen. Angka tersebut turun dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen.
Berdasarkan data SMRC, penurunan tingkat kepuasan berlangsung secara bertahap. Pada Februari hingga Maret 2026, kepuasan publik tercatat sebesar 66,4 persen, kemudian turun menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, sebelum mencapai 44,5 persen pada Oktober 2026.
Sebaliknya, jumlah responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo meningkat. Persentasenya naik dari 16 persen pada November 2025 menjadi 53,4 persen pada Oktober 2026.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan adanya hasil pengukuran kepuasan publik yang perlu dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan, metode, dan lembaga yang melakukan survei. Sementara itu, Syahganda menilai perkembangan terbaru yang disampaikannya menjadi sinyal positif bagi pemerintah, terutama dalam meredam serangan di ruang digital dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.