JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset mendapat perhatian dari kalangan generasi Z (Gen Z). Sejumlah anak muda di Jakarta menyambut positif regulasi tersebut dan berharap aturan baru itu menjadi langkah nyata untuk memberantas korupsi serta membuat para pelakunya jera.
Bagi mereka, pengesahan UU Perampasan Aset bukan sekadar lahirnya aturan baru, melainkan momentum untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka berharap regulasi tersebut benar-benar diterapkan sehingga tidak ada lagi ruang bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan jabatan untuk mengambil hak masyarakat.
Salah satu harapan itu disampaikan Tiur. Ia menilai pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil dari proses panjang yang turut melibatkan berbagai aspirasi publik. Namun, menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan aturan tersebut berjalan efektif dalam praktik penegakan hukum.
“Harapan saya ke depannya, dengan sudah adanya UU Perampasan Aset ini, koruptor-koruptor di Indonesia bisa jera,” ujar Tiur.
Ia juga berharap keberadaan regulasi tersebut menjadi pengingat bagi para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat terus terjaga.
Harapan serupa disampaikan Adinda Aulia Putri. Ia menginginkan pengesahan UU Perampasan Aset dapat membawa perubahan dalam upaya menekan kasus korupsi di Indonesia.
Menurut Adinda, pemberantasan korupsi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, ia berharap regulasi tersebut memberikan dampak nyata bagi masa depan bangsa.
“Semoga dengan UU Perampasan Aset ini disahkan, ke depannya koruptor-koruptor berkurang, terus Indonesia akan menuju Indonesia Emas,” tuturnya.
Sementara itu, Muhammad Daffa Satrio menilai pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah positif untuk mempersempit kesempatan pihak-pihak yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi.
Ia menyoroti dampak korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengambil hak masyarakat. Menurutnya, sumber daya yang semestinya digunakan untuk kepentingan publik justru dapat disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Menurut saya positif dengan disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi, buat oknum-oknum yang nakal dan selama ini bermain, tidak ada celah lagi untuk mengambil hak-hak rakyat,” ungkap Daffa.
Daffa berharap penerapan UU Perampasan Aset nantinya mampu menekan jumlah kasus korupsi secara signifikan. Bahkan, ia menginginkan praktik korupsi di Indonesia bisa diberantas hingga tidak tersisa.
“Harapan dari masyarakat juga bisa menurunkan angka-angka korupsi, bahkan bisa nol sama sekali,” tambahnya.
Beragam tanggapan tersebut menunjukkan perhatian generasi muda terhadap upaya pemberantasan korupsi dan masa depan Indonesia. Mereka berharap pengesahan UU Perampasan Aset tidak berhenti sebagai produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk menindak pelaku korupsi dan melindungi hak masyarakat.
Bagi Gen Z, keberhasilan regulasi tersebut pada akhirnya akan terlihat dari penerapannya. Mereka menaruh harapan agar aturan itu dapat memperkuat penegakan hukum sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. (Vicky Vadila Muhti – Garuda TV)