JAKARTA – DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam pembicaraan tingkat I, Kamis (19/11/2026).
Salah satu substansi utama yang disepakati adalah pengembalian hasil perampasan aset kepada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, menegaskan pemulihan kerugian korban harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum.
“Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk: uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset,” ujar Rano.
Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Rano menyebut kesepakatan itu merupakan hasil pembahasan panjang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta masukan para ahli.
“Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli.”
“Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I,” katanya.
Menurutnya, pengembalian aset sangat penting, terutama bagi korban penipuan investasi dan kejahatan lain yang menyebabkan kerugian finansial.
Selama ini, korban kerap kesulitan memperoleh kembali uangnya meskipun pelaku telah diproses secara hukum.
“Bagi korban, pelaku dihukum itu penting. Tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup.”
“Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas,” katanya dengan tegas.
Rano menegaskan hasil perampasan aset harus dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian masyarakat melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.
“Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan.”
“Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas,” ujarnya.
Ia juga meminta penelusuran dan pengamanan aset dilakukan sejak awal penanganan perkara agar peluang pengembalian kerugian tidak hilang.
“Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan sementara korban menanggung kerugian sendirian.”
“Karena itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga,” katanya.
Setelah disetujui pada pembicaraan tingkat I, RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Rano memastikan Komisi III akan terus mengawal proses tersebut hingga pengesahan dan pelaksanaannya.
“Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Rano. (FB)