JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Mahfud menilai keterlambatan pengajuan dapat menimbulkan persoalan prosedural karena berpotensi tidak memenuhi ketentuan batas waktu 14 hari kerja sebelum rapat paripurna MPR yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026.
Melalui akun X pribadinya yang dikutip Sabtu (21/11/2026), Mahfud menyoroti perbedaan penghitungan waktu antara UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Menurutnya, UU MD3 dan Tatib MPR secara tegas menggunakan satuan hari kerja, bukan hari kalender.
“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR mungkin tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud.
Untuk menghindari potensi sengketa dan cacat prosedural, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang paripurna disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja sejak MPR menerima usulan resmi dari Presiden.
Ia mencontohkan, apabila surat pengajuan diserahkan pada 20 November 2026, maka rapat paripurna sebaiknya digelar pada 10 Desember 2026 atau setelah masa 14 hari kerja terpenuhi.
“Oleh sebab itu, sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” jelas Mahfud.
Mahfud menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan polemik politik di kemudian hari.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” imbuhnya.