JAKARTA – Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan memastikan jadwal sidang paripurna MPR untuk pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 masih belum berubah, meski muncul catatan dari Mahfud MD terkait tenggat waktu pengajuan calon wakil presiden.
Irawan menegaskan, ketentuan paling mendasar dalam proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan MPR menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).
Politikus Fraksi Golkar itu menyebut pandangan Mahfud MD terkait ketentuan 14 hari kerja akan dipelajari lebih lanjut oleh Panitia Ad Hoc MPR yang bertugas menyusun mekanisme dan teknis pemilihan wakil presiden. Pembahasan tersebut juga akan dibawa dalam rapat gabungan MPR.
“Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan,” ujarnya.
Meski demikian, Irawan menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna. Menurutnya, seluruh catatan dan tafsir hukum yang berkembang tetap akan menjadi bahan pertimbangan MPR.
“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, MPR akan mencermati seluruh prosedur pengisian jabatan wakil presiden secara saksama agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“MPR pasti akan memperhatikan secara cermat dan saksama prosedur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden,” imbuhnya.