JAKARTA – Mantan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angkat bicara mengenai proyek strategis Danantara yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
SBY menegaskan bahwa niat awal Prabowo membentuk Danantara adalah baik, meskipun sejumlah pihak masih meragukan efektivitas dan transparansi lembaga tersebut.
“Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan bahwa Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia.” katanya dalam unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (2/3/2025).
SBY mengungkapkan bahwa kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, serta potensi konflik kepentingan dan partisipasi politik yang tidak semestinya. Namun, ia menegaskan bahwa niat Prabowo membentuk Danantara patut diapresiasi.
“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (*strong economy*),” jelas SBY.
Kekhawatiran Publik, Tantangan bagi Pengelola Danantara
SBY menilai bahwa kekhawatiran yang muncul dari berbagai kalangan justru menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap keberhasilan Danantara.
Menurutnya, hal ini harus dilihat sebagai tantangan bagi para pengelola untuk membuktikan bahwa lembaga ini dapat berjalan dengan baik.
“Terhadap suara rakyat seperti itu, justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi,” ucap SBY.
Ia menekankan bahwa kunci kesuksesan Danantara terletak pada tata kelola yang baik (good governance), kecakapan pengelola, serta akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. SBY juga berharap agar pengelolaan Danantara terbebas dari konflik kepentingan dan intervensi politik.
“Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki good governance, expertise (kecakapan) para pengelola Danantara, economic & business judgement yang tepat dan prudent, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum, dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Struktur dan Jaminan Transparansi Danantara
Diketahui, Badan Pengelola Investasi Danantara dibentuk untuk mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi bagi masyarakat. Struktur Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksana dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani, sementara Dewan Pengawas diketuai oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani menegaskan bahwa Danantara dapat diaudit oleh auditor independen dan lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK, ya kan ada program PSO ( public service obligation ),” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).
Harapan SBY untuk Masa Depan Danantara
SBY berharap agar pengelolaan Danantara dapat berjalan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan transparan. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai perkembangan Danantara.
“Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, politics free, dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” pungkas SBY.
Dengan niat baik dan tata kelola yang tepat, SBY optimis bahwa Danantara dapat menjadi alat strategis untuk memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.
