BAM DPR Tekankan Kejelasan Status Tenaga Honorer, Dorong Tindakan Pemerintah

JAKARTA – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer yang hingga kini belum mendapat kepastian status.

Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, menekankan pentingnya segera ada solusi konkret dan regulasi yang jelas terkait status para pegawai honorer di Indonesia.

Netty menjelaskan bahwa BAM DPR RI akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama Komisi II DPR RI, untuk mengawal penyelesaian masalah ini.

“Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk mengadakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat.”

“Tujuan utamanya adalah mencari kejelasan regulasi dan solusi konkret bagi tenaga honorer,” tegas Netty dalam audiensi bersama Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Netty mengungkapkan bahwa permasalahan tenaga honorer bukan sekadar masalah administratif, melainkan juga terkait regulasi yang masih tumpang-tindih.

Oleh karena itu, ia mendesak perlunya evaluasi terhadap sistem kepegawaian, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen tenaga honorer.

“Kami ingin ada penyelarasan dalam regulasi, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem rekrutmen pun harus diperbaiki agar ketidakpastian bagi tenaga honorer tidak terus berulang,” ujar Netty.

BAM DPR RI juga memerhatikan tuntutan ribuan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa, diwakili oleh 20.000 pegawai honorer dari seluruh Indonesia pada Senin (3/2/2025).

Aksi tersebut menggambarkan betapa seriusnya persoalan ini, yang bukan sekadar data administratif. Mereka adalah pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.

“Karena itu, kami merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegas Netty.

Sebagai langkah lanjutan, BAM DPR RI berkomitmen untuk mendorong pembahasan terkait status tenaga honorer dalam AKD.

BAM DPR RI juga akan terus memperjuangkan aspirasi tenaga honorer agar rekomendasi yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Netty berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini, agar isu ini tidak terus berulang di setiap periode pemerintahan.***