JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal nasional dengan mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Pernyataan mengenai batas defisit APBN tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan wawancara eksklusif kepada Bloomberg yang dipublikasikan pada 15 Maret 2026.
Dalam wawancara berjudul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”, ia menegaskan bahwa kebijakan batas defisit tetap menjadi pegangan utama dalam mengelola keuangan negara secara disiplin.
“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo, dikutip Minggu (15/3).
“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.
Batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari PDB sendiri telah diterapkan Indonesia sejak awal dekade 2000-an setelah krisis keuangan Asia melanda kawasan.
Aturan tersebut kemudian menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global.
Kebijakan disiplin anggaran itu juga selama ini dianggap sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi dunia.
Prabowo juga menilai Indonesia memiliki posisi relatif lebih kuat dibanding sejumlah negara lain karena didukung kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
Menurutnya, komoditas strategis seperti kelapa sawit dan batu bara masih menjadi penopang penting ketahanan energi dan ekonomi nasional.
Selain memanfaatkan sumber daya yang ada, pemerintah juga mendorong percepatan pengembangan energi alternatif.
Energi panas bumi, tenaga surya, tenaga air, hingga biofuel disebut akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi kemandirian energi Indonesia.
“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien,” ujar Prabowo.
“Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar.”
Prabowo juga menyoroti bahwa banyak negara kini mulai meninggalkan target disiplin fiskal yang ketat.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya sempat meniru pendekatan Uni Eropa yang menetapkan batas defisit maksimal 3 persen dari PDB.
Namun dalam perkembangannya, banyak negara di kawasan tersebut tidak lagi konsisten mematuhi batas tersebut.
Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mengikuti tren memperbesar defisit dengan menambah utang secara agresif.
Ia menolak pandangan sebagian ekonom yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan utang besar-besaran.
Menurut Prabowo, prinsip pengelolaan keuangan negara harus tetap berlandaskan pada kemampuan yang dimiliki.
“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan,” kata Prabowo.
“Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan,” tegasnya.***
