JAKARTA – Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dinilai menjadi solusi modern bagi efisiensi kerja aparatur sipil negara di tengah tantangan ekonomi global dan kenaikan harga energi.
BKN menyebut sistem kerja fleksibel ini tidak hanya menjaga kinerja pegawai tetap optimal, tetapi juga mampu menekan biaya operasional secara signifikan.
Kebijakan WFA bahkan menjadi relevan seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan energi global.
Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa pola kerja WFA telah dijalankan secara konsisten dalam setahun terakhir dengan skema kombinasi kerja jarak jauh dan kehadiran fisik di kantor.
“Kami sudah lama WFA selama dua hari yakni Senin dan Rabu. Masuk kantor Selasa, Kamis dan Jumat,” kata Zudan melalui media sosial BKN.GO.ID, Senin (23/3/2026).
Ia menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut justru meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengorbankan produktivitas pegawai.
Menurutnya, pegawai tidak lagi terbebani biaya transportasi harian seperti bahan bakar dan tol, sekaligus menghemat waktu perjalanan yang selama ini menyita energi kerja.
“Yang jelas kami bekerja lebih efisien, efektif dan teman-teman saya mengatakan produktivitas meningkat karena tidak perlu keluar transport. Tidak perlu keluar bensin dan tol selama dua hari, tidak keluar waktu untuk berangkat dan keluar sehingga lebih produktif,” ujarnya.
Digitalisasi penuh menjadi fondasi utama keberhasilan sistem ini, di mana seluruh layanan BKN kini dapat diakses secara daring dari berbagai lokasi.
Karakter tugas BKN yang mayoritas melayani ASN turut mendukung fleksibilitas penerapan sistem kerja jarak jauh tersebut.
Untuk memastikan akuntabilitas, BKN menerapkan sistem e-kinerja harian yang wajib diisi seluruh pegawai sebagai bentuk pemantauan aktivitas kerja.
Sebanyak 3.400 pegawai BKN di seluruh Indonesia tercatat aktif melaporkan kinerja harian melalui sistem digital tersebut.
“Kami menerapkan e-kinerja harian, pegawai BKN semuanya mengisi e-kinerja harian setiap hari. Kami siapkan perangkatnya sehingga kami bisa bekerja dari manapun,” ujarnya.
BKN juga membuka peluang bagi instansi lain maupun sektor swasta untuk mengadopsi model kerja serupa sebagai bagian dari praktik terbaik birokrasi modern.
“Silahkan yang mau menggunakan best practice dari BKN, silahkan hubungi teman-teman BKN,” katanya.
Sementara itu, pemerintah mulai memperluas kebijakan kerja fleksibel dengan mendorong penerapan WFA dan Work From Home (WFH) secara nasional, khususnya menjelang dan setelah Lebaran 2026.
Kebijakan tersebut diterapkan selama lima hari untuk mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan konsumsi energi.
Langkah ini juga menjadi respons terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh kebijakan kerja jarak jauh sebagai strategi penghematan energi nasional.
“Baik (Tanggapan Presiden) karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan,” kata Menteri Airlangga, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.
Pemerintah bahkan tengah merancang penerapan WFH secara rutin satu hari dalam sepekan sebagai langkah jangka panjang dalam efisiensi penggunaan bahan bakar.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penghematan energi, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja yang lebih adaptif di era digital.***
