NEW YORK – Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa konflik di Palestina, terutama di Gaza, menjadi indikator nyata kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip keadilan global.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (26/5) waktu setempat.
Forum tingkat tinggi ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang menjabat sebagai Presiden DK PBB periode Mei 2026, serta dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam forum tersebut, Sugiono menekankan pentingnya komitmen nyata terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta penguatan sistem multilateralisme global.
Ia menilai bahwa tantangan dunia saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat penerapan prinsip hukum internasional yang sering kali tidak konsisten dan bersifat selektif.
“Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” kata Sugiono seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (27/5).
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang dinilai sebagai ancaman langsung terhadap prinsip multilateralisme global.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB harus menjadi prioritas utama bagi seluruh negara anggota.
Sugiono juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), serta menjaga jalur pelayaran strategis agar tidak menjadi arena konflik atau alat tawar politik.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dinamika keamanan global kini semakin kompleks dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan senjata otonom yang memengaruhi karakter konflik modern.
Dalam konteks tersebut, Indonesia mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih inklusif, transparan, akuntabel, dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang.
Sugiono juga menegaskan bahwa dunia tidak membutuhkan tatanan hierarki baru, melainkan komitmen bersama untuk kembali pada nilai dasar Piagam PBB dan memperkuat sistem multilateralisme yang setara bagi semua negara.
Di sela kegiatan, Sugiono melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas kerja sama strategis dan perkembangan isu global.
Ia juga mengadakan pertemuan informal dengan sejumlah menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kirgistan, dan Kuba guna memperkuat komunikasi diplomatik.***
