JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP, meminta Kementerian Keuangan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 15 Juli kemarin .
Dolfie menyoroti pentingnya akuntabilitas atas penggunaan APBN yang totalnya mencapai lebih dari Rp14.000 triliun selama periode tersebut.
“Pak Ketua, APBN 2024 ini adalah APBN terakhir dari RPJMN tahun 2020-2024. Tadi Ibu Menteri mengatakan bahwa APBN bukan saja janji tapi juga pertanggungjawaban. Nah, dari 2020 sampai 2024 kalau kita total APBN-nya itu lebih dari 14.000 triliun. Pertanyaannya, pertanggungjawaban RPJMN-nya mana? Jadi tolong dilampirkan nanti RPJMN 2020-2024 capaian-capaiannya seperti apa?” ujar Dolfie.
Ia menegaskan bahwa laporan capaian tujuh program prioritas dalam RPJMN perlu disampaikan secara transparan.
“Ada tujuh program prioritas saat itu. Sehingga perlu dilaporkan kepada kami, Ibu yang tadi Ibu katakan bahwa APBN bukan hanya janji tapi juga pertanggungjawaban. Sampaikanlah kepada kami pertanggungjawaban 2020 sampai 2024,” tambahnya.
Dolfie juga meminta laporan tersebut mencakup indikator dan sasaran yang jelas sebagai bahan evaluasi.
“Tujuh program prioritas ada indikatornya, ada sasarannya, capaiannya seperti apa. Sehingga itu menjadi evaluasi bagi kita bahwa selama 5 tahun terakhir beginilah capaiannya, begitulah capaiannya,” lanjutnya.
“Jadi saya setuju dengan pandangan Ibu Menteri tadi bahwa APBN bukan saja janji tapi juga pertanggungjawaban. Nah, yang kita belum lihat pertanggungjawaban RPJMN 2020 sampai 2024 itu kan bukan hanya janji, tapi itu perlu pertanggungjawaban karena anggaran yang disediakan lebih dari 14.000 triliun. Jadi, mohon dilampirkan nanti pada saat kita pembahasan di timus,” pungkasnya.
Permintaan ini mencerminkan fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara, dengan harapan pemerintah dapat menyampaikan laporan yang transparan dan akuntabel kepada publik.
