Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Dadan Hindayana mendapat dukungan penuh dari parlemen. DPR RI menilai promosi jabatan ini sangat layak mengingat rekam jejak mentereng Nanik selama menjabat sebagai wakil kepala lembaga tersebut.
Meski terhitung belum lama mengemban tugas sebagai Wakil Kepala BGN, etos kerja Nanik yang agresif dan tak segan “blusukan” langsung menarik perhatian tim pengawas komisi teknis DPR RI.
Sering Turun ke Lapangan dan Berani Tutup Dapur Bermasalah
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membeberkan bahwa nama Nanik mencuat dalam rapat pembahasan internal DPR mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena aksi nyatanya yang berani menyikat mafia pengadaan gizi buruk di lapangan.
Berikut alasan mengapa Nanik S. Deyang dianggap sebagai figur terbaik untuk memimpin BGN:
-
Pemimpin Berbasis Lapangan: Berbeda dengan pejabat yang hanya duduk di balik meja, Nanik dikenal sangat aktif melakukan monitoring langsung ke titik-titik distribusi makanan.
-
Tindakan Tegas Tanpa Kompromi: Hasil pantauan DPR menunjukkan Nanik secara berani telah menutup banyak dapur umum mitra program MBG yang kedapatan nakal atau tidak memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ditetapkan pemerintah.
“Bu Nanik adalah wakil kepala BGN yang belum lama di situ tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan,” kata Sufmi Dasco.
Pilihan Tepat untuk Amankan Program Unggulan Prabowo
Meskipun pengangkatan jabatan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo selaku kepala negara, DPR RI memberikan stempel persetujuan moral dan menyebut keputusan ini sebagai langkah taktis yang sangat akurat.
Dengan karakter Nanik yang tegas dan berorientasi pada hasil, BGN diharapkan mampu membersihkan diri dari masalah birokrasi dan fokus menyukseskan program perbaikan gizi nasional secara bersih dan transparan.
“Demikian dari hasil pemantauan teman-teman di komisi teknis terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG yang menurut kami pada hemat kami, keputusan Presiden untuk mengangkat walaupun itu adalah hak prerogatif dari pihak pemerintah dalam hal ini Presiden mungkin adalah pilihan yang tepat,” tutup Sufmi Dasco.
