JAKARTA – Komisi VII DPR RI mengapresiasi tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Apresiasi itu disampaikan saat Komisi VII DPR RI meninjau langsung perkembangan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur, Jumat (10/7/2026).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo memimpin kunjungan kerja spesifik perdana tersebut untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target.
Menurutnya, capaian TKDN membuktikan pembangunan IKN semakin mengutamakan produk, material, perlengkapan, serta tenaga kerja dari dalam negeri.
IKN dinilai harus menjadi wajah industri nasional yang memperlihatkan kemampuan Indonesia dalam memaksimalkan penggunaan produk lokal.
“Tentunya ke IKN ini dalam rangka melihat progres yang telah terjadi.”
“Kami sangat senang tentunya mendengar bahwa adanya TKDN yang cukup tinggi.”
“Apakah itu dalam pengadaan barang maupun juga pelibatan dari masyarakat lokal, material, perlengkapan, dan seterusnya dalam pembangunan IKN ini,” ujar Rahayu Saraswati, seperti dikutip dari Parlementaria, Sabtu.
Sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan TKDN di berbagai proyek strategis nasional.
Rahayu menilai tingginya kandungan lokal akan memperkuat daya saing industri sekaligus mencerminkan identitas Indonesia di mata dunia.
“Kami bermitra dengan Kementerian Perindustrian. Itu penting, kami selalu tekankan TKDN yang harus tinggi karena tentunya ini mewakili Indonesia.”
“Ini akan menjadi perwakilan Indonesia untuk tamu-tamu negara yang akan datang dalam konteks politik tentunya,” tandasnya.
Selain mengejar pembangunan fisik, DPR juga menyoroti pentingnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM).
Menurutnya, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari infrastruktur modern, tetapi juga dari tumbuhnya ekonomi masyarakat lokal.
“UMKM tentunya harus dilibatkan, terutama juga IKM. Jangan sampai UMKM ini tidak ada ruang di IKN karena tentunya mereka adalah usaha yang cukup besar jumlahnya, lebih dari 90 persen bahkan bisa dikatakan 97 persen jenis usaha yang ada di Indonesia ini adalah UMKM,” tegas Rahayu Saraswati.
Komisi VII DPR RI meminta Otorita IKN terus membuka peluang usaha bagi masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas.
“Jadi kami sudah menyampaikan kepada Pak Basuki sebagai Kepala OIKN untuk terus memperhatikan ke depannya bukan hanya dari segi kesiapan fisik saja.”
“Tetapi juga bagaimana untuk terus pelibatan dari masyarakat lokal maupun juga UMKM kita. Sekali lagi kita apresiasi TKDN yang cukup tinggi,” pungkasnya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan penguatan UMKM lokal menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi di Nusantara.
Program peningkatan kualitas produk, penyediaan ruang usaha, hingga pendampingan bisnis terus dilakukan agar UMKM mampu bersaing dan berkembang bersama pembangunan IKN.***
