JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, secara tegas mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) yang menerapkan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi mahasiswa. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang tepat waktu dan terukur dalam menjawab tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital sekaligus dinamika global yang semakin kompleks.
Lalu Hadrian menilai kebijakan PJJ mencerminkan respons pemerintah yang adaptif terhadap kebutuhan sistem pendidikan nasional. Dukungan ini sejalan dengan penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, bahwa PJJ tidak diterapkan secara menyeluruh. Fokus utama kebijakan ini adalah mahasiswa tingkat lanjut yang sudah memiliki kematangan untuk belajar secara mandiri, sementara mahasiswa baru tetap mengikuti pembelajaran tatap muka.
Selain aspek pendidikan, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini menegaskan bahwa kebijakan PJJ juga selaras dengan prioritas nasional di bidang efisiensi dan penghematan energi. Langkah ini mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong optimalisasi sumber daya di tengah tekanan ekonomi global, termasuk lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Penerapan PJJ secara selektif ini tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional kampus, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan mobilitas yang pada akhirnya mendukung penghematan energi secara nasional,” jelas Lalu Hadrian, Selasa (7/4/2026).
Meski mendukung penuh, Lalu Hadrian mengingatkan agar fleksibilitas pembelajaran jarak jauh tidak mengorbankan kualitas proses akademik. Ia menekankan pentingnya menjaga interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, karena diskusi ilmiah, pembentukan karakter, serta bimbingan personal merupakan elemen inti pendidikan tinggi yang sulit digantikan sepenuhnya oleh teknologi.
“Fleksibilitas memang penting, tetapi esensi pendidikan tinggi tidak boleh hilang. Diskusi akademik, pembinaan karakter, serta proses mentoring tetap harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Lalu Hadrian mendorong agar pemerintah memberikan keleluasaan penuh kepada perguruan tinggi dalam menentukan model pembelajaran yang paling sesuai. Menurutnya, kampus dan dosen memiliki pemahaman paling mendalam mengenai karakteristik setiap mata kuliah, kebutuhan mahasiswa, serta kesiapan infrastruktur yang tersedia di lapangan.
“Perguruan tinggi harus diberi keleluasaan dalam menentukan model pembelajaran yang paling efektif. Dosen adalah pihak yang paling memahami kebutuhan mahasiswa dan karakter mata kuliah yang diajarkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Lalu Hadrian menyoroti urgensi kesiapan infrastruktur digital sebagai prasyarat keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah diminta memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia serta menyediakan platform pembelajaran daring yang stabil dan ramah pengguna, sehingga tidak ada mahasiswa yang tertinggal akibat keterbatasan teknologi.
Dengan pendekatan selektif dan berbasis kesiapan ini, kebijakan PJJ diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya nasional menuju sistem pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global.
