JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud Md telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memindahkan 137 pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Balai Meuseraya Aceh (BMA), Kota Banda Aceh, menuju lokasi yang dianggap lebih aman. Langkah ini direspon positif oleh Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, yang menyebutnya sebagai tindakan tepat untuk sementara waktu.
“Langkah ini tampaknya tepat untuk sementara. Ini untuk menghindari potensi konflik dan ketegangan antara para pengungsi dengan warga sekitar yang mungkin tidak menerima keberadaan mereka,” kata Meutya kepada wartawan pada Kamis (28/12/2023).
Menurut Meutya, pemerintah perlu juga mempertimbangkan langkah-langkah lain untuk mengatasi masalah ini. Dia menekankan bahwa tanggung jawab ini tidak hanya milik Indonesia tetapi juga merupakan kewajiban bersama dengan dukungan dari lembaga-lembaga internasional.
“Sambil mencari solusi jangka panjang, pemerintah harus terus berkoordinasi dengan lembaga internasional agar beban pengungsi Rohingya ini tidak hanya jatuh pada satu negara saja,” ucapnya.
Meutya menambahkan, “Ini tidak adil jika hanya Indonesia yang membuka pintu bagi pengungsi. Ini melanggar prinsip kesepakatan internasional bahwa penanganan pengungsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu negara.”
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md telah mengumumkan keputusan untuk memindahkan 137 pengungsi Rohingya dari BMA Aceh ke lokasi yang lebih aman, setelah terjadinya insiden pengusiran oleh sekelompok mahasiswa.
“Saya telah memutuskan dan bertindak untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke tempat yang lebih aman,” ujar Mahfud Md di Pondok Pesantren Al-Khoziny seperti yang dilaporkan oleh detikJatim pada Kamis (28/12).
Mahfud menegaskan bahwa aparat keamanan di Aceh telah dikerahkan untuk menjaga keamanan para pengungsi Rohingya, sambil berharap agar peristiwa pengusiran sebelumnya tidak terulang.
“Kami telah memberikan instruksi kepada aparat keamanan untuk menjaga keamanan para pengungsi karena ini menyangkut masalah kemanusiaan,” tegasnya.
“Sebagian dari mereka akan ditempatkan di gedung PMI (Palang Merah Indonesia), sementara yang lain akan ditempatkan di gedung Yayasan Aceh. Saya sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI pusat, Pak Jusuf Kalla,” tutupnya
