JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung beroperasinya dua lembaga baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto, yakni Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa dan Badan Industri Mineral.
“Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti (anggarannya),” ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurutnya, mekanisme penganggaran untuk lembaga baru tetap mengikuti aturan yang berlaku.
Selama badan tersebut resmi berdiri berdasarkan keputusan presiden, maka kebutuhan dana operasionalnya akan dimasukkan ke dalam struktur APBN.
“Ya kalau sudah dibentuk pasti nanti ada turunannya,” ucap dia.
Pembentukan dua badan baru ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo.
Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77P Tahun 2025, Prabowo melantik Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagai Kepala Badan Industri Mineral.
Brian resmi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada Senin pagi.
Sementara itu, untuk mengelola potensi besar kawasan pesisir Jawa, Presiden menunjuk Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 76P Tahun 2025 yang juga menetapkan Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala badan tersebut.
Dengan terbentuknya kedua lembaga strategis ini, pemerintah berharap pengelolaan sumber daya mineral serta kawasan Pantai Utara Jawa dapat berjalan lebih efektif, terstruktur, dan berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi nasional.***
