JAKARTA – Gempa Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat mitigasi bencana berbasis sains, teknologi, dan data.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai pengalaman dari gempa tersebut dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Indonesia.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal itu dalam Webinar Gempa Flores 2026: Dampak serta Pembelajaran untuk Penguatan Mitigasi Bencana, Jumat (11/9/2026).
Webinar tersebut digelar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) Kementerian Pekerjaan Umum, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), dan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) secara daring, Jumat (11/9/2026).
Faisal mengatakan kondisi geologi dan atmosfer Indonesia membuat berbagai ancaman bencana dapat muncul sewaktu-waktu.
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa risiko bencana bukan sekadar persoalan frekuensi kejadiannya, tetapi merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan pemahaman risiko berbasis sains, teknologi, dan data yang semakin presisi,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah kejadian, tetapi harus mengutamakan langkah antisipasi sebelum bencana berlangsung.
Pendekatan tersebut mencakup penguatan pemantauan, sistem peringatan dini, penyebaran informasi, kesiapsiagaan warga, dan pengurangan risiko sesuai karakter wilayah.
Dalam bidang geofisika, BMKG menyediakan sejumlah layanan untuk menghasilkan informasi gempa, tsunami, geofisika potensial, tanda waktu, dan seismologi teknik.
Layanan tersebut diarahkan agar informasi kebencanaan dapat diterima secara cepat, akurat, dan menjadi dasar tindakan bagi pemerintah maupun masyarakat.
Sistem Canggih Peringatan Dini Tsunami
Gempa Flores M7,7 juga menjadi ujian penting bagi sistem peringatan dini tsunami Indonesia atau Indonesia Tsunami Early Warning System (INATEWS).
“Kondisi ini mengingatkan kita bahwa risiko bencana bukan sekadar persoalan frekuensi kejadiannya, tetapi merupakan tantangan pembangunan yang membutuhkan pemahaman risiko berbasis sains, teknologi, dan data yang semakin presisi,” ujarnya.
BMKG mencatat peringatan dini potensi tsunami berhasil disebarluaskan hanya dalam 2 menit 16 detik setelah gempa terjadi.
“Dalam waktu 2 menit 16 detik setelah terjadinya Gempa Flores, BMKG telah berhasil menyebarluaskan peringatan dini terkait potensi tsunami kepada masyarakat luas,” jelasnya.
Selain peringatan tsunami, BMKG menggunakan shakemap berbasis dampak untuk memetakan wilayah yang kemungkinan mengalami dampak gempa.
Informasi tersebut dapat membantu menentukan prioritas penanganan serta melindungi aset dan infrastruktur penting secara lebih terukur.
BMKG juga terus mengembangkan INATEWS dan layanan informasi gempa berbasis dampak untuk memperkuat ketahanan infrastruktur nasional.
Prinsip yang dikedepankan ialah early warning must lead to early action, sehingga informasi peringatan harus berujung pada tindakan nyata.
Faisal mengingatkan bahwa dampak gempa dapat berkembang menjadi ancaman lain yang harus diantisipasi secara bersamaan.
“Gempa Flores M7,7 menunjukkan bahwa risiko bencana tidak hanya berhenti pada guncangan utamanya saja, tetapi dapat diikuti oleh bahaya sekunder seperti tsunami, longsor, dan likuifaksi,” ungkapnya.
Karena itu, data cepat mengenai kondisi gempa menjadi bagian penting untuk mengenali kemungkinan munculnya bahaya susulan di wilayah terdampak.
BMKG Lakukan Verifikasi Pascagempa
Pascagempa, BMKG mengirimkan tim survei dan verifikasi ke sejumlah lokasi di Flores untuk memperoleh gambaran kondisi lapangan secara langsung.
Hasil survei tersebut digunakan untuk memperkuat basis data geofisika dan mendukung pengambilan keputusan selama proses penanganan bencana.
BMKG saat ini memiliki 191 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Di Pulau Flores terdapat empat UPT dan dua pos pengamatan yang berperan dalam penyebaran informasi serta pendampingan masyarakat.
“Dalam situasi keseharian maupun kondisi darurat bencana, BMKG harus menjadi rujukan utama dan sumber informasi resmi terkait gempa bumi, tsunami, serta informasi geofisika lainnya,” tegasnya.
Peran BMKG juga diperluas melalui layanan seismologi teknik, Structural Health Monitoring, mikrozonasi, dan kajian kegempaan.
Berbagai kajian tersebut dapat menjadi referensi ilmiah untuk merancang bangunan serta infrastruktur yang lebih aman di kawasan rawan gempa.
Literasi kebencanaan masyarakat juga menjadi perhatian melalui Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami serta berbagai program edukasi.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman warga mengenai risiko gempa sekaligus mendorong respons yang tepat saat bencana terjadi.
Gempa Flores M7,7 turut dimanfaatkan BMKG untuk menguji kembali kesesuaian Peta Bahaya Gempa Bumi dengan kondisi aktual di lapangan.
“Gempa Flores M7,7 ini menjadi momentum penting bagi BMKG untuk melakukan validasi Peta Bahaya Gempa Bumi. Hal ini dilakukan melalui integrasi antara data observasi instrumental dengan hasil survei dan verifikasi kondisi aktual kerusakan di lapangan,” katanya.
Integrasi data tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan pemodelan bahaya gempa serta memperkuat kebijakan mitigasi berbasis risiko.
Langkah itu sekaligus diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki ketahanan lebih baik terhadap ancaman gempa.
BMKG kini juga mendorong perubahan pendekatan dari sekadar memantau kejadian menuju layanan peringatan dini berbasis dampak.
Konsep Impact-Based Early Warning Services diarahkan agar informasi yang diberikan lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan wilayah berisiko.
Menurut Faisal, keberhasilan sistem peringatan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat bencana terdeteksi.
Informasi tersebut harus mampu mendorong kesiapsiagaan, mempercepat keputusan, dan mengurangi risiko terhadap masyarakat serta pembangunan.
“Gempa Flores memberikan pengingat sekaligus peluang untuk belajar bersama, memperkuat data, menyempurnakan kebijakan.”
“Membangun Indonesia yang lebih tangguh. Dari satu kejadian kita membangun pengetahuan, dari pengetahuan kita merumuskan kebijakan yang kuat, dan dari kebijakan kita membangun infrastruktur yang tangguh,” pungkasnya.***
