GAZA, PALESTINA – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan tidak akan meletakkan senjata hingga terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Pernyataan tegas ini disampaikan sebagai respons atas klaim Utusan Presiden Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, yang menyebut Hamas siap melucuti senjata, sebagaimana dilaporkan surat kabar Israel *Haaretz* pada Minggu (3/8/2025).
Hamas dengan keras membantah klaim tersebut melalui pernyataan resmi di Telegram. “Mengomentari laporan beberapa media yang mengutip utusan AS, Steve Witkoff, yang mengatakan bahwa gerakan menyatakan kesediaan untuk melucuti senjata, kami menegaskan bahwa (kelompok) perlawanan dan persenjataannya adalah hak nasional dan sah selama penjajahan (Israel) berlanjut,” bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip dari *Anadolu*.
Pernyataan ini mencerminkan sikap Hamas yang konsisten, menegaskan bahwa perlawanan bersenjata adalah hak sah yang diakui hukum dan konvensi internasional. Mereka menolak tekanan internasional, termasuk seruan dari sejumlah negara Arab dan Barat, yang mendesak Hamas menyerahkan senjata sebagai bagian dari upaya gencatan senjata di Gaza.
Sementara itu, situasi di Gaza semakin memanas. Video yang dirilis Hamas dan Jihad Islam menunjukkan dua sandera Israel, Evyatar David dan Rom Braslavski, dalam kondisi memprihatinkan, memicu kemarahan di Israel.
Ratusan warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv, menuntut pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mencapai kesepakatan gencatan senjata untuk membebaskan sandera.
Konflik di Gaza, yang meletus sejak 7 Oktober 2023, telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta memicu krisis kemanusiaan akut, termasuk kelaparan massal.
Negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, yang dimediasi Qatar dan Mesir, terhenti pekan lalu tanpa hasil. Israel tetap bersikukuh bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi syarat utama untuk mengakhiri konflik.
Di tengah eskalasi ketegangan, Arab Saudi menegaskan sikapnya menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama agresi militer di Gaza berlangsung.
Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan bahwa pengakuan terhadap Israel hanya mungkin jika negara Palestina yang merdeka terbentuk.
Hamas juga menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti hingga pendudukan Israel berakhir.
“Perlawanan bersenjata kami akan berhenti kecuali melalui pemulihan penuh hak-hak nasional kami, terutama adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” tegas Hamas.
Dengan situasi yang terus bergejolak, dunia menantikan langkah konkret untuk meredakan konflik yang telah menghancurkan Gaza dan memicu penderitaan kemanusiaan yang tak terbayangkan.
