Kabar mengenai lesunya daya beli masyarakat yang tercermin dari fenomena konsumen membatasi bujet makan di warung tegal (warteg) maksimal Rp20.000, langsung memantik respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sang Bendahara Negara menilai fenomena tersebut menarik, namun butuh investigasi lebih mendalam sebelum dicap sebagai cerminan rontoknya ekonomi nasional.
Purbaya mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan makroekonomi hanya berdasarkan kondisi di segelintir warung nasi. Menurutnya, penurunan omzet di satu tempat bisa saja terjadi karena faktor persaingan usaha biasa.
“Gini, hal itu mungkin terjadi, cuman sampel Anda berapa warteg? Itu kan bisa gitu. Saya bisa cari warteg yang memang jelek, mungkin lima warteg. Tapi mungkin aja dia kalah bersaing karena ada yang lebih bagus pindah ke sana. Itu yang kita harus hati-hati,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).
Mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini bahkan mengaku tertantang untuk membuktikannya sendiri secara langsung. “Nanti kalau Anda di warteg, saya coba datang makan di warteg,” cetusnya santai.
Gaji ke-13 Cair Rp30 Triliun, Belanja Masih Kencang
Menanggapi keluhan dari asosiasi pedagang warteg yang mengaku omzetnya merosot tajam, Purbaya menyatakan akan melakukan kroscek. Namun, secara agregat (keseluruhan), data ekonomi nasional yang dipegang Kemenkeu justru menunjukkan potret yang sangat kontras. Aktivitas belanja masyarakat disebutnya masih tumbuh dengan sangat bertenaga.
Terlebih lagi, saat ini kantong masyarakat tengah mendapat suntikan segar dari pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dengan total anggaran mencapai puluhan triliun rupiah.
“Belanja tumbuhnya kenceng. Yang jelas awal-awal ini ada gaji ke-13 itu totalnya sekitar Rp35 triliun ya? Yang sudah cair Rp30 triliun, dan yang akan masuk lagi Rp40 triliun,” urai Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap bersandar pada data komprehensif milik Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meneropong kesehatan ekonomi negara secara akurat. Pemerintah bahkan menggelontorkan dana di atas Rp7 triliun untuk mendanai sensus dan survei demi mendapatkan data yang tidak bias.
Pelajaran Penting: Jangan Lakukan ‘Fishing Expedition’
Menutup penjelasannya, Menkeu Purbaya membagikan cerita nostalgia yang menarik saat dirinya masih menimba ilmu di Amerika Serikat. Ia mengaku pernah diskakmat oleh profesornya gara-gara salah menyimpulkan data dalam model ekonometri yang ia susun.
“Dia bilang, kamu melakukan fishing expedition (ekspedisi memancing). Maksudnya apa? Kamu bawa kapal ke satu tempat, kamu lempar jaring, terus di situ dapat ikan ABCD. Lalu kamu simpulkan semua ikan di laut adalah ABCD. Padahal laut kan luas. Itu yang harus kita cegah,” cerita Purbaya beranalogi.
Kendati meyakini data makro masih aman, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam jika hasil investigasi lapangan nanti menunjukkan adanya pelemahan daya beli yang riil pada masyarakat bawah. Jika terbukti, ia berjanji akan langsung menyuntikkan stimulus ekonomi tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan.
