JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengembangan Program Sekolah Rakyat dengan meningkatkan jumlah lokasi penyelenggaraan dari 166 menjadi 182 titik sepanjang 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem melalui sekolah berasrama.
Pengembangan dilakukan secara bertahap agar Sekolah Rakyat berkembang dari model rintisan menuju satuan pendidikan permanen yang berkelanjutan.
Dari total 182 titik, sebanyak 93 merupakan Sekolah Rakyat permanen yang siap beroperasi pada tahun ini.
Selain itu, terdapat 81 Sekolah Rakyat Rintisan yang tetap beroperasi serta 85 Sekolah Rakyat Rintisan baru yang mulai disiapkan.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, menegaskan perluasan dilakukan untuk memperkuat layanan pendidikan nasional.
“Pada Tahun Ajaran 2026/2027, penyelenggaraan Sekolah Rakyat diperluas dari 166 menjadi 182 sekolah,” ujar Kurnia dalam konferensi pers, Rabu (22/7).
Penambahan sekolah diharapkan memperluas daya tampung peserta didik yang berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Program ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan kesempatan pendidikan yang lebih merata bagi keluarga rentan.
Berdasarkan data Kementerian Sosial hingga 17 Juli 2026, sebanyak 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 141 kabupaten dan kota di 34 provinsi.
Pada tahun ajaran 2025/2026, jaringan tersebut telah melayani 14.776 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
Seiring penambahan lokasi, jumlah siswa diperkirakan meningkat menjadi 28.568 orang pada tahun ajaran 2026/2027.
Rinciannya meliputi 6.305 siswa SD, 11.186 siswa SMP, serta 11.077 siswa SMA.
Jika digabungkan dengan peserta didik yang telah ada, jumlah siswa Sekolah Rakyat tahun ini diproyeksikan mencapai 43.344 orang.
“Dengan demikian, total peserta didik Sekolah Rakyat tingkat SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan dari yang sudah ada dan target sementara mencapai 43.344 orang pada tahun ini,” tambah dia.
Pemerintah menilai model sekolah berasrama menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas perlindungan sosial.
Program tersebut juga diharapkan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga melalui layanan pendidikan yang lebih komprehensif.
Ekspansi Sekolah Rakyat akan terus dilanjutkan dalam beberapa tahun mendatang sebagai agenda prioritas pemerintah.
Pada periode 2027 hingga 2028, pemerintah menargetkan pembangunan tambahan sekitar 100 sampai 200 titik setiap tahun.
Target jangka panjang pada 2029 adalah menghadirkan 500 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di 38 provinsi dan 416 kabupaten serta kota.
Pemerintah optimistis perluasan jaringan pendidikan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.
Selain membuka akses belajar, program ini juga diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah terus mengukur dampak jangka menengah dan panjang dari program ini melalui pemantauan secara berkelanjutan demi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” kata Kurnia.***
