BEIRUT, LEBANON — Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, secara tegas menolak rencana pertemuan antara pemerintah Lebanon dan Israel yang dijadwalkan berlangsung di Washington DC pekan ini. Penolakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya eskalasi militer Israel di wilayah Lebanon.
Pertemuan yang melibatkan duta besar Lebanon dan Israel untuk Amerika Serikat itu dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/4) waktu setempat. Agenda utama pembahasan adalah membuka jalan bagi negosiasi langsung antara kedua negara yang selama ini berada dalam ketegangan berkepanjangan.
Namun, Qassem menilai inisiatif tersebut tidak memiliki dasar yang kredibel, mengingat situasi di lapangan yang masih diwarnai serangan militer Israel. Ia menyebut rencana negosiasi tersebut sebagai strategi untuk menekan Hizbullah agar menyerahkan persenjataannya.
“Israel dengan jelas menyatakan bahwa tujuan negosiasi ini adalah untuk melucuti senjata Hizbullah, seperti yang berulang kali dinyatakan oleh (Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu),” kata Qassem dalam pidato yang disiarkan televisi.
“Jadi bagaimana Anda bisa pergi ke negosiasi yang tujuannya sudah jelas? Kami tidak akan beristirahat, berhenti, atau menyerah. Sebaliknya, kami akan membiarkan medan perang berbicara sendiri,” imbuhnya.
Perbedaan Sikap Beirut dan Tel Aviv
Sebelumnya, pemerintah Lebanon menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keberlanjutan gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024. Namun, pihak Israel justru mendorong pembukaan negosiasi damai secara formal.
Netanyahu menegaskan keinginannya untuk mencapai kesepakatan jangka panjang dengan Lebanon, termasuk pelucutan senjata Hizbullah.
“Kami menginginkan pelucuran senjata Hizbullah, dan kami menginginkan perjanjian perdamaian sejati yang akan berlangsung selama beberapa generasi,” ujar Netanyahu pekan lalu.
Tekanan Domestik dan Aksi Protes
Di sisi lain, rencana pembicaraan dengan Israel juga memicu penolakan di dalam negeri Lebanon. Aksi demonstrasi terjadi di ibu kota Beirut pada akhir pekan lalu. Massa menuding Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, telah mengkhianati kepentingan rakyat dengan membuka jalur dialog langsung dengan Israel di tengah agresi militer yang terus berlangsung.
Qassem juga menyoroti peran Amerika Serikat dalam dinamika ini. Ia menuding Washington bersama Israel berupaya memperkuat militer Lebanon dengan tujuan menghadapi Hizbullah.
“Israel dan AS dengan jelas mengatakan bahwa mereka ingin memperkuat tentara Lebanon, untuk melucuti senjata dan melawan Hizbullah. Tetapi tentara tidak dapat melakukan itu,” tegasnya.
Gencatan Senjata Rapuh, Korban Terus Bertambah
Meski kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah telah resmi berlaku sejak akhir 2024, situasi di lapangan menunjukkan kondisi yang masih jauh dari stabil. Serangan Israel dilaporkan terus terjadi hampir setiap hari dan menyebabkan korban jiwa, termasuk personel penjaga perdamaian.
Hizbullah sebelumnya menyatakan bahwa serangan mereka ke wilayah Israel pada 2 Maret merupakan aksi balasan atas pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mereka tuding melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Sejak eskalasi konflik meningkat, pemboman dan invasi darat Israel di Lebanon selatan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 2.055 orang. Dari jumlah tersebut, korban mencakup 165 anak-anak serta 87 tenaga medis.
Ketegangan Berpotensi Meningkat
Penolakan Hizbullah terhadap rencana negosiasi ini menandakan semakin kompleksnya upaya diplomatik untuk meredakan konflik. Dengan posisi kedua pihak yang masih saling berseberangan, peluang tercapainya dialog konstruktif dalam waktu dekat dinilai semakin kecil.
Situasi ini sekaligus mempertegas bahwa konflik Lebanon–Israel masih berada dalam fase rawan, dengan risiko eskalasi yang tetap tinggi di tengah kegagalan membangun kepercayaan antar pihak.
