Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat merespons kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. BGN menginstruksikan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Pati mulai minggu depan.
Langkah tegas ini diambil setelah jumlah korban bergejala terus membengkak mencapai 269 orang hingga Kamis (10/9/2026), di mana puluhan guru juga dilaporkan ikut mengalami mual dan pusing usai mengonsumsi menu MBG pada Selasa (8/9/2026) lalu.
BGN Tegaskan Sanksi Suspend Permanen Tanpa Toleransi
Wakil Kepala BGN, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Trenggono, turun langsung memantau kondisi korban yang dirawat intensif di Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Pati, Kamis (10/9/2026) sore. Trenggono melaporkan masih ada 59 siswa yang menjalani perawatan intensif, meski secara umum kondisi kesehatan seluruh korban sudah berangsur membaik.
Dalam keterangannya, BGN secara tegas memperingatkan seluruh pengelola dapur SPPG agar tidak main-main dengan standar operasional prosedur (SOP) sanitasi dan keamanan pangan (food safety).
“Yang jelas kami suspend. Kalau kondisi dapurnya jelek dan terbukti lalai, sanksinya suspend permanen. Ini komitmen mutlak di BGN. Keamanan makanan adalah prioritas utama, tidak ada toleransi bagi dapur yang menyiapkan MBG secara tidak layak,” tegas Mayjen TNI (Purn.) Trenggono.
Pemkab Pati Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa (KLB)
Ketua Satgas MBG yang juga menjabat sebagai Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengonfirmasi bahwa pemerintah daerah telah resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk mempercepat penanganan medis emergency di seluruh puskesmas hingga RSUD.
Pemerintah Daerah bersama BGN menjamin penuh seluruh pembiayaan perawatan medis para korban hingga sembuh total.
“Kami tetapkan status KLB agar seluruh fasilitas kesehatan bergerak cepat tanpa hambatan administrasi. Terkait biaya pengobatan, masyarakat tidak perlu khawatir karena ditanggung penuh oleh kolaborasi Pemkab Pati dan BGN,” ujar Risma.
Audit Total 172 Dapur SPPG Pekan Depan
Pemerintah Kabupaten Pati bersama tim teknis BGN dijadwalkan menyisir langsung 172 lokasi SPPG untuk memeriksa kelayakan fasilitas fisik, higienitas proses memasak, hingga rasio kapasitas produksi.
Risma menyoroti adanya ketimpangan beban kerja di mana dapur berkapasitas kecil dipaksa memproduksi hingga 2.500–3.000 porsi per hari, yang berpotensi merusak kualitas serta keamanan masakan.
“Minggu depan saya sendiri bersama tim akan turun langsung mengecek ulang 172 dapur SPPG di Pati. Kami kaji kemampuan melayaninya, apakah sesuai kapasitas atau overload. Hasil audit ini langsung kami serahkan ke BGN sebagai dasar penindakan,” pungkas Risma.
