JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya untuk mengirim pasukan perdamaian ke wilayah Palestina, khususnya Gaza, sebagai bagian dari upaya global menjaga stabilitas di Timur Tengah.
Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan secara sepihak dan memerlukan persetujuan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta otoritas setempat. Pernyataan ini disampaikan di tengah eskalasi konflik Israel-Palestina yang terus menarik perhatian dunia.
Menurut Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, Indonesia telah mempersiapkan personel TNI untuk misi perdamaian internasional. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato di Sidang Umum PBB baru-baru ini. Meski demikian, proses pengiriman pasukan harus melalui prosedur ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.
Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Karo Humas Setjen Kemhan, menjelaskan bahwa setiap operasi peacekeeping memerlukan koordinasi multilateral.
“Kalau berbicara peace keeping, kita tidak bisa secara unilateral atau atas keinginan kita sendiri untuk mengirimkan pasukan. Tentunya harus ada mandat dari PBB dan negara yang memiliki otoritas di sana,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Sabtu (27/9/2025).
Syarat Utama: Mandat PBB dan Persetujuan Otoritas Lokal
Indonesia, sebagai negara anggota aktif PBB, selalu menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain. Syarat pengiriman pasukan perdamaian ke Palestina meliputi:
- Mandat Resmi PBB: Dewan Keamanan PBB harus mengeluarkan resolusi yang sah, mirip dengan misi-misi sebelumnya di Lebanon atau Sudan Selatan di mana Indonesia turut berkontribusi.
- Otoritas Negara Tujuan: Pemerintah Palestina atau pihak berwenang di Gaza harus memberikan izin eksplisit, memastikan pasukan tidak dianggap sebagai intervensi militer.
- Persiapan Personel: TNI telah melatih ribuan prajurit untuk tugas peacekeeping, dengan pengalaman di 15 misi PBB sejak 1957.
Kesiapan ini menjadi wujud dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara (two-state solution) untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Selain itu, Indonesia terus memperkuat diplomasi melalui forum PBB, termasuk kampanye hak asasi manusia bagi warga Palestina.
Komitmen Prabowo, Dari Pendidikan hingga Kontribusi Militer
Pemerintahan Presiden Prabowo dalam mendukung Palestina. Salah satu bentuk nyata adalah program pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) RI, di mana puluhan kadet Palestina dilatih setiap tahunnya. Program ini tidak hanya membangun kapasitas, tapi juga mempererat hubungan bilateral.
“Itu menjadi komitmen Indonesia bukan hanya dalam konteks membantu, mendidik kadet-kadet Unhan dari Palestina, tapi juga perjuangan di PBB,” tambah Brigjen Frega.
Lebih lanjut, ia menekankan, “Pada prinsipnya Kemhan dan jajaran di bawahnya TNI, sesuai apa yang disampaikan oleh pidato presiden di sidang umum PBB kita menyiapkan pasukan perdamaian dunia untuk berkontribusi untuk proses damai di sana.”
Hingga kini, belum ada resolusi PBB spesifik untuk Gaza yang melibatkan pasukan multilateral. Namun, dengan dukungan 137 negara anggota PBB yang mengakui Palestina, peluang mandat semacam ini semakin terbuka.
Indonesia berharap inisiatif ini dapat mempercepat gencatan senjata dan rekonstruksi di kawasan yang telah hancur akibat perang.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai langkah Indonesia ini strategis. “Kontribusi militer kita bisa jadi katalisator perdamaian, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di panggung global,” katanya.
Indonesia telah mengirim lebih dari 50.000 personel ke misi PBB sejak era Soekarno, menjadikannya salah satu kontributor terbesar dari Asia Tenggara. Dengan situasi Gaza yang memanas, mata dunia tertuju pada peran negara-negara seperti Indonesia untuk mendorong dialog damai.
