Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kembali menyulut api keberanian di koridor pemerintahan. Dengan nada bicara yang lugas dan penuh selidik, pria yang akrab disapa Ara ini mengaku “gemas” melihat ribuan hektare tanah negara di lokasi strategis justru dikuasai secara ilegal oleh organisasi masyarakat (ormas) selama puluhan tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait tidak habis pikir melihat fenomena “penjajahan” lahan negara oleh pihak-pihak tak berwenang. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ara mengungkap fakta pahit dari manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) bahwa banyak aset lahan strategis milik KAI—terutama di sekitar stasiun dan bantaran rel—saat ini dikuasai secara sepihak oleh ormas tertentu.
Dalam dialog panas dengan Dirut KAI Bobby Rasyidin, Ara mempertanyakan mengapa aset negara yang memiliki kekuatan hukum tetap bisa “lepas” begitu saja ke tangan ormas.
“Saya mau tanya, kendalanya apa? Kalau ini punya negara dan punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Masa negara kalah sama yang beginian?” cetus Ara dengan nada tinggi, Senin (6/4/2026).
Ormas Jadi Penghambat Hunian Rakyat
Dirut KAI Bobby Rasyidin mengakui bahwa status lahan tersebut secara legalitas sudah clear, namun eksekusi di lapangan selalu berbenturan dengan ormas yang menempatinya secara ilegal. Hal inilah yang seringkali menghambat proyek strategis, termasuk rencana pembangunan hunian bagi masyarakat.
Mendengar hal itu, Ara menegaskan bahwa urusan ini adalah soal keberanian dan ketegasan. Ia berkomitmen untuk melakukan revitalisasi aset secara besar-besaran. “Kasih sama yang berani saja. Negara tidak boleh kalah terhadap siapa pun!” tegasnya.
Target: Tanah Abang, Bandung, hingga Medan
Ara mengungkapkan bahwa timnya tengah getol memetakan lahan-lahan BUMN yang tidak terpakai (idle) namun berlokasi strategis. Wilayah-wilayah seperti Tanah Abang di Jakarta, serta titik-titik emas di Bandung dan Medan, kini masuk dalam radar “pengambilalihan” kembali oleh negara.
Nantinya, lahan-lahan tersebut akan disulap menjadi lokasi pembangunan perumahan bagi:
-
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
-
Masyarakat Menengah dan Tanggung
-
Warga Bantaran Rel yang Membutuhkan Hunian Layak
Bagi Ara, mengembalikan aset negara ke tangan rakyat adalah harga mati. Ia memastikan bahwa kehadiran negara harus dirasakan, terutama dalam menegakkan hukum di ruang digital maupun fisik.
“Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran. Tanah-tanah strategis itu akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat,” imbuh Ara menutup pembicaraan.
