JAKARTA – Teheran resmi menyampaikan rencana penerapan biaya maritim di Selat Hormuz yang akan diberlakukan setelah periode negosiasi selama 60 hari pasca penandatanganan nota kesepahaman.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada di bawah yurisdiksi dan kendalinya, sekaligus mengklaim keberhasilan dalam menghadapi tekanan Amerika Serikat serta menolak keterlibatan misi pengamanan Eropa di kawasan tersebut.
Ketegangan kawasan Timur Tengah kembali meningkat seiring mencairnya sebagian blokade Amerika Serikat yang memungkinkan aktivitas kapal tanker minyak kembali berjalan di jalur strategis tersebut.
Melansir laporan The Guardian, Jumat (19/6/2026), situasi geopolitik juga dipengaruhi eskalasi konflik di Lebanon selatan yang melibatkan Israel dan Iran dalam perdebatan keamanan regional yang semakin kompleks.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan keberlanjutan zona keamanan di Lebanon selatan serta menolak kepemilikan senjata nuklir oleh Iran, sementara Teheran menuntut penarikan penuh pasukan Israel.
Di sisi lain, Donald Trump menyerukan gencatan senjata menyeluruh di kawasan Timur Tengah dan meminta seluruh pihak mendukung jalannya proses negosiasi yang sedang berlangsung.
Iran dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Amerika Serikat yang mencakup dialog langsung dengan tim Trump meski tetap menilai proses tersebut berlangsung di bawah tekanan politik yang kuat.
Upacara penandatanganan resmi kesepakatan AS–Iran diketahui dibatalkan meskipun kedua pihak telah menyepakati dokumen awal dalam perundingan yang difasilitasi mediator internasional.
Mediator dari Pakistan juga batal menghadiri agenda di Swiss sehingga proses diplomasi formal tidak berjalan sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya.
Meski demikian, pembicaraan teknis tetap dilanjutkan di resor Bürgenstock, Swiss, dengan fokus utama pada implementasi kesepakatan 14 poin terkait sanksi dan perdagangan Selat Hormuz.***
