JAKARTA — Pemerintah akan menggelar rapat kerja (raker) skala besar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026) siang. Agenda ini dipastikan melibatkan ratusan pejabat tinggi negara, mulai dari jajaran menteri hingga pimpinan badan usaha milik negara (BUMN).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya selaku Sekretaris Kabinet menyebutkan bahwa raker dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
“Ada nanti jam 14.00 di Istana,” ujar Teddy saat dikonfirmasi awak media.
Libatkan Seluruh Kabinet dan Pejabat Tinggi
Rapat kerja ini disebut menjadi salah satu pertemuan besar yang menghadirkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Tidak hanya menteri, kehadiran juga mencakup wakil menteri serta pejabat eselon I di berbagai kementerian dan lembaga.
Teddy menegaskan bahwa cakupan peserta rapat sangat luas, termasuk para direktur jenderal, deputi, hingga pimpinan BUMN.
“Seluruh Kabinet Merah Putih beserta seluruh dirjen/deputi eselon I, serta Dirut BUMN,” katanya.
Keterlibatan berbagai level pejabat ini menunjukkan bahwa raker tersebut berpotensi membahas isu strategis lintas sektor yang membutuhkan koordinasi menyeluruh antarinstansi.
Diperkirakan Dihadiri Sekitar 800 Peserta
Berdasarkan informasi yang beredar, undangan raker yang dipusatkan di area tengah Istana Negara diperkirakan akan dihadiri sekitar 800 orang. Jumlah tersebut mencerminkan skala besar kegiatan dan pentingnya agenda yang akan dibahas.
Selain unsur kementerian, sejumlah pimpinan lembaga negara juga dijadwalkan hadir. Mereka antara lain kepala badan, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), serta pejabat tinggi di sektor pertahanan dan penegakan hukum.
Turut diundang dalam raker tersebut Panglima TNI, Kapolri, hingga Jaksa Agung, yang mengindikasikan bahwa pembahasan kemungkinan mencakup aspek keamanan, hukum, dan kebijakan nasional secara komprehensif.
Fokus pada Sinkronisasi Kebijakan
Meski belum diungkap secara rinci agenda utama raker, pertemuan dengan komposisi peserta seluas ini umumnya diarahkan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah.
Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama, pemerintah diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan terintegrasi di berbagai sektor.
Rapat kerja ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi internal pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan nasional ke depan.
