Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi merangkul kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di seluruh Indonesia untuk memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kolaborasi ini mencakup ujung ke ujung (end-to-end), mulai dari validasi data penerima manfaat hingga inspeksi langsung proses memasak dan distribusi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Langkah strategis tersebut disahkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BGN dan Tim Pembina Posyandu Pusat dalam acara Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Denpasar, Bali.
Kepala BGN, Sudaryono (Mas Dar), menegaskan bahwa keterlibatan kader Posyandu sangat vital karena posisi mereka yang berada di baris terdepan (grassroots) serta berinteraksi langsung dengan keluarga di tingkat desa.
“Dengan adanya MoU ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, melainkan juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaat tepat sasaran. Kader Posyandu adalah kunci karena mereka tahu persis kondisi lapangan,” ujar Sudaryono.
Kader Posyandu Diberi Akses Masuk Dapur SPPG
BGN tidak hanya menugaskan kader untuk urusan administratif, tetapi juga membuka ruang keterlibatan dalam aspek teknis pengawasan mutu makanan.
Kader Posyandu diberikan kewenangan untuk berkolaborasi dengan pengelola dapur SPPG guna memantau penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), tingkat kebersihan pengolahan pangan, hingga ketepatan waktu pengiriman makanan kepada penerima manfaat.
“Kami membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” tegas Mas Dar.
Fokus Kawal 21 Juta Kelompok 3B dan Wilayah 3T
Sudaryono membeberkan bahwa sasaran program MBG tidak melulu peserta didik di sekolah, melainkan juga kelompok non-peserta didik yang masuk dalam kategori 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Total sasaran kelompok 3B di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta jiwa, dengan lebih dari 10 juta di antaranya telah menerima intervensi gizi.
Penyaluran MBG juga diprioritaskan untuk menjangkau daerah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi serta kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seiring ekspansi aktivasi dapur-dapur SPPG baru.
“MBG ini adalah uang rakyat dari APBN. Uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran. Di sinilah pentingnya integrasi data yang akurat dengan bantuan kader Posyandu dan TP PKK,” pungkas Sudaryono.
Melalui sinergi lintas sektor ini, BGN optimistis kualitas layanan gizi nasional tidak hanya bergantung pada pengawasan internal instansi, tetapi juga ditopang oleh kontrol sosial masyarakat yang transparan dan akuntabel.
