NEW YORK, AS – Kanada mengucurkan bantuan senilai 71 juta dolar Kanada atau sekitar Rp847 miliar untuk Palestina sekaligus memperketat perdagangan barang yang diproduksi dari kawasan permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan.
Komitmen tersebut diumumkan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026).
Kebijakan itu diambil saat situasi kemanusiaan di Jalur Gaza terus memburuk. Ottawa menyatakan paket bantuan tersebut akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan darurat warga Palestina serta mendukung upaya perdamaian dan keamanan regional.
Dari total dana 71 juta dolar Kanada, sebesar 55 juta dolar Kanada dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan. Sementara 16 juta dolar Kanada lainnya digunakan untuk mendukung program perdamaian dan stabilitas, termasuk peningkatan kapasitas serta pelatihan bagi kepolisian Palestina di wilayah Tepi Barat.
Bersamaan dengan bantuan tersebut, Kanada juga memberlakukan pembatasan terhadap barang-barang yang diproduksi di kawasan permukiman Israel di wilayah pendudukan.
Carney mengatakan kebijakan perdagangan tersebut dimaksudkan sebagai langkah konkret untuk mendorong terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina.
“Kebijakan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan langkah konkret yang dirancang untuk mendorong terwujudnya perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina,” ujar Carney di New York.
Kanada Perkuat Koalisi 12 Negara
Kebijakan Kanada tersebut menjadi bagian dari kesepakatan bersama 12 negara yang sebelumnya dibentuk pada awal September 2026.
Selain Kanada, koalisi itu mencakup Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Negara-negara tersebut menyepakati langkah pembatasan terhadap peredaran barang yang diproduksi dari kawasan permukiman di wilayah pendudukan.
Di tengah langkah tersebut, Carney kembali menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia menyatakan penderitaan warga sipil masih berlangsung dalam skala besar.
“Penderitaan warga sipil di Gaza masih berlangsung dalam skala yang besar,” kata Carney.
Menurut Carney, Kanada juga tetap mempertahankan dukungan terhadap solusi dua negara atau *two-state solution* sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.
Ia menyebut dukungan terhadap solusi tersebut telah menjadi garis kebijakan Kanada sejak negara itu bergabung dengan PBB. Namun, menurut dia, konsensus internasional mengenai solusi dua negara dapat kehilangan efektivitas jika kondisi di lapangan terus memburuk tanpa langkah nyata.
Israel Siapkan Ribuan Unit Permukiman di E1
Langkah Kanada dan sejumlah negara tersebut berlangsung ketika pembangunan permukiman Israel di kawasan kontroversial E1 terus menjadi perhatian.
Otoritas Israel dilaporkan akan membuka tender baru pada 25 Oktober 2026 untuk pembangunan 2.167 unit permukiman di kawasan tersebut.
Sebelumnya, tender untuk 1.234 unit permukiman telah dibuka pada Agustus 2026. Jika seluruh rencana tersebut berjalan, total unit permukiman yang direncanakan di kawasan E1 mencapai 3.401 unit.
Kawasan E1 memiliki posisi strategis karena berada di antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim, di sebelah timur Yerusalem Timur.
Rencana pembangunan tersebut mendapat penolakan dari Kepresidenan Palestina. Otoritas Palestina menilai pembangunan di kawasan E1 berpotensi membelah wilayah Tepi Barat menjadi dua bagian.
Palestina juga menilai proyek tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas penguasaan wilayah pendudukan sekaligus menghubungkan permukiman Maale Adumim dengan Yerusalem.
Perkembangan itu menjadi salah satu persoalan yang terus membayangi upaya mempertahankan prospek solusi dua negara, di tengah meningkatnya perhatian internasional terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan perkembangan permukiman Israel di wilayah pendudukan.
