BANDUNG — Pemprov Jawa Barat menyiapkan tiga langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dan SWDKLLJ. Strategi tersebut akan diintensifkan pada November-Desember 2026 melalui perluasan layanan dan kemudahan pembayaran.
Strategi tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemprov Jabar dan Jasa Raharja (Persero) di Bandung, Jumat (6/11/2026). Pertemuan yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama jajaran Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan itu turut membahas upaya meningkatkan ketertiban administrasi kendaraan sekaligus memperkuat perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan, menilai peningkatan kepatuhan pajak kendaraan tidak cukup hanya mengandalkan penagihan maupun penertiban. Kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran justru perlu menjadi perhatian agar kewajiban administrasi tidak menjadi beban.
“Kepatuhan harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, transparan, dan memberikan manfaat nyata. Semakin mudah akses pembayaran, semakin kecil waktu dan biaya perjalanan yang harus dikeluarkan masyarakat,” kata Aan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat pendataan kendaraan yang menunggak pajak. Data tersebut akan digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan secara berkala kepada wajib pajak melalui pesan singkat maupun WhatsApp.
Pendekatan edukatif juga akan dilakukan bersamaan dengan operasi penertiban kendaraan secara gabungan. Dalam pelaksanaannya, penertiban diarahkan tetap mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat memahami kewajibannya tanpa mengabaikan aspek pelayanan.
Langkah kedua menyangkut pemberian apresiasi kepada masyarakat yang tertib membayar pajak serta penyusunan skema relaksasi tunggakan. Kebijakan relaksasi tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
Sementara itu, perluasan akses pembayaran menjadi fokus ketiga. Pemprov Jabar dan Jasa Raharja mendorong penambahan jam operasional serta titik layanan Samsat Keliling, terutama di kawasan permukiman, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat.
Masyarakat juga akan didorong memanfaatkan layanan pembayaran digital melalui aplikasi SIGNAL. Selain itu, pembayaran secara kolektif di lingkungan instansi maupun perusahaan turut menjadi alternatif untuk mempermudah pemenuhan kewajiban administrasi kendaraan.
Di luar persoalan kepatuhan pajak, pertemuan tersebut juga membahas penanganan kecelakaan lalu lintas di Jawa Barat. Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan keterhubungan data untuk mempercepat pelayanan kepada korban kecelakaan.
Menurut dia, perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pembayaran santunan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kecelakaan, kepastian jaminan biaya perawatan, serta kemudahan mendapatkan penanganan medis.
“Perlindungan tidak berhenti pada penyerahan santunan. Cakupannya juga meliputi pencegahan kecelakaan, kepastian penjaminan, dan kemudahan memperoleh pelayanan saat risiko terjadi. Koordinasi dengan rumah sakit terus diperkuat agar korban dilayani dengan cepat dan tepat,” ujar Awaluddin.
Untuk mendukung upaya pencegahan, pemetaan wilayah rawan kecelakaan di sejumlah titik strategis Jawa Barat juga menjadi perhatian. Langkah tersebut mencakup penyiapan personel penanganan serta penguatan koordinasi melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Selain itu, Pemprov Jabar dan Jasa Raharja mendorong aparatur pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan. Keteladanan tersebut mencakup pelunasan pajak kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik aparatur.
Dengan sejumlah langkah tersebut, peningkatan kepatuhan pajak kendaraan dan penanganan keselamatan lalu lintas menjadi dua agenda yang berjalan beriringan. Pelaksanaannya akan diintensifkan hingga akhir 2026 dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
