JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendapat alokasi anggaran Rp114,59 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dana tersebut akan diarahkan terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, hingga fasilitas sosial dan publik.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan anggaran tersebut disusun untuk mendukung arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama karena dinilai berkaitan langsung dengan produktivitas masyarakat, konektivitas pusat produksi, investasi, dan perkembangan industri.
Menurut Dody, pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, penyediaan layanan dasar seperti air minum, irigasi, jalan, dan jembatan menjadi bagian penting dari program Kementerian PU pada 2027.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” kata Dody saat memaparkan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027 bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Bina Marga Dapat Anggaran Terbesar
Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga memperoleh porsi terbesar, yakni Rp37,30 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan maupun peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
Kementerian PU menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 kilometer pada 2027. Selain itu, preservasi dan peningkatan kapasitas jalan ditargetkan mencapai 870,87 kilometer.
Program Bina Marga juga mencakup pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.597,38 meter serta pemeliharaan jembatan seluas 16.926 meter.
Tak hanya itu, pemerintah menargetkan pembangunan flyover dan underpass sepanjang 473,90 meter serta jalan tol baru sepanjang 12,26 kilometer.
Besarnya porsi anggaran untuk Bina Marga menunjukkan pembangunan konektivitas masih menjadi salah satu agenda utama Kementerian PU pada tahun anggaran mendatang.
Rp32,57 Triliun untuk Prasarana Strategis
Setelah Bina Marga, alokasi terbesar berikutnya diberikan kepada sektor Prasarana Strategis dengan nilai Rp32,57 triliun.
Dana tersebut diarahkan untuk pembangunan dan pembenahan berbagai fasilitas sosial serta fasilitas publik. Salah satunya berupa pembenahan 471 sekolah keagamaan.
Kementerian PU juga menargetkan pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III serta 15 unit gedung perguruan tinggi dan kampus keagamaan.
Selain fasilitas pendidikan, anggaran Prasarana Strategis mencakup pembangunan 12 unit pasar rakyat, sarana olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, hingga pelestarian cagar budaya.
Irigasi Jadi Fokus Ketahanan Pangan
Sektor sumber daya air juga mendapat porsi besar. Ditjen Sumber Daya Air (SDA) memperoleh alokasi Rp30,66 triliun untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus pengelolaan sumber daya air.
Program yang disiapkan antara lain pencetakan jaringan irigasi baru seluas 451 hektare dan rehabilitasi atau pemulihan jaringan irigasi yang telah ada dengan cakupan 47.671 hektare.
Selain irigasi, Ditjen SDA akan menangani pengendalian banjir di kawasan muara dan sungai sepanjang 27,06 kilometer. Pengamanan garis pantai juga ditargetkan mencapai 6,60 kilometer.
Kementerian PU turut menargetkan penambahan debit air baku sebesar 0,78 meter kubik per detik. Penanganan lahar dan sedimen juga masuk dalam program sektor sumber daya air.
Air Bersih hingga Pengelolaan Sampah
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya mendapat alokasi Rp12,15 triliun. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan layanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Target yang ditetapkan mencakup peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 650 liter per detik dan perluasan jaringan air bersih hingga 5.000 sambungan rumah.
Program lainnya meliputi pengelolaan limbah cair di enam lokasi, sistem pengelolaan sampah di 10 titik, serta pembangunan gedung prasarana dengan luas total 31.757 meter persegi.
Adapun Rp1,91 triliun dari total anggaran Kementerian PU dialokasikan untuk dukungan manajemen dan pelayanan teknis.
Program Padat Karya Tetap Berjalan
Kementerian PU juga mempertahankan program pembangunan berbasis masyarakat melalui skema padat karya. Program tersebut diarahkan agar manfaat pembangunan tidak hanya terlihat dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga dirasakan masyarakat di tingkat lokal.
Untuk 2027, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) ditargetkan mencakup 13.296 titik.
Selain itu, Kementerian PU menargetkan pembangunan 128 unit jembatan gantung. Program pemberdayaan Cipta Karya juga akan dilaksanakan di 3.246 lokasi melalui sejumlah kegiatan, antara lain PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan infrastruktur hingga ke kawasan masyarakat.
Kementerian PU Siapkan Dukungan untuk Wilayah Bencana
Di tengah agenda pembangunan infrastruktur 2027, Kementerian PU juga tetap menyiapkan dukungan untuk wilayah yang terdampak bencana, terutama di Pulau Sumatera.
Dody mengatakan dukungan tersebut tidak hanya berupa pembangunan kembali fasilitas yang rusak. Kementerian PU juga akan memberikan pendampingan teknis, melakukan mitigasi risiko, menangani kondisi darurat, serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.
Dody menegaskan besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur membuat penggunaan anggaran harus dilakukan secara terukur. Setiap program, kata dia, perlu diarahkan agar anggaran negara memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat.
“Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tutupnya.
