JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen 47 jembatan yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat demi memperkuat konektivitas antardaerah.
Program rekonstruksi menjadi tahap lanjutan setelah seluruh akses darurat berhasil dipulihkan sehingga aktivitas masyarakat dan distribusi logistik kembali berjalan normal.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pemerintah kini berfokus membangun infrastruktur yang lebih kuat, aman, dan mampu melayani masyarakat dalam jangka panjang.
“Yang kita kejar bukan hanya konektivitas kembali tersambung. Infrastruktur yang dibangun kembali harus memberikan pelayanan aman dan andal bagi masyarakat,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 Juli 2026.
Data Kementerian PU hingga 25 Juli 2026 mencatat sebanyak 48 penanganan darurat jembatan telah selesai dan telah dimanfaatkan masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
Penanganan darurat tersebut terdiri atas 25 titik di Aceh, 13 titik di Sumatra Utara, dan 10 titik di Sumatra Barat untuk menjaga kelancaran mobilitas warga.
Upaya darurat dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, box culvert, penguatan struktur, perbaikan oprit, pembersihan material, hingga normalisasi alur sungai.
Setelah akses kembali berfungsi, Kementerian PU melanjutkan rehabilitasi permanen terhadap 47 jembatan dengan capaian pekerjaan rata-rata mencapai 34,38 persen.
Rekonstruksi permanen mencakup 30 jembatan di Aceh, delapan jembatan di Sumatra Utara, serta sembilan jembatan di Sumatra Barat.
Sejumlah proyek telah memasuki tahap akhir, termasuk Jembatan Lawe Mengkudu I dan Ulee Langa di Aceh yang progres pembangunannya sudah melampaui 90 persen.
Di Sumatra Barat, empat jembatan permanen telah selesai seluruhnya, yaitu Marga Yasa A, Marga Yasa B, Sungai Indarung, dan Batang Lolo.
Sementara itu, pembangunan jembatan lain terus berlangsung secara bertahap menyesuaikan kesiapan teknis dan kondisi lapangan di masing-masing lokasi.
Kementerian PU juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses rehabilitasi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan meningkatkan kelancaran transportasi, distribusi barang, serta mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.***
