JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Papua Pegunungan dengan memprioritaskan konektivitas antarwilayah, akses layanan dasar, hingga pembangunan kawasan pusat pemerintahan baru.
Upaya tersebut diarahkan untuk membuka akses masyarakat di wilayah yang menghadapi tantangan geografis sekaligus memperlancar mobilitas orang dan distribusi logistik. Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu fokus utama karena dinilai berperan penting dalam menghubungkan wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua.
“Pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan jembatan, merupakan fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan di Papua. Konektivitas yang baik akan memperlancar distribusi logistik, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta memperkuat integrasi wilayah di daerah-daerah yang masih menghadapi tantangan geografis,” ujar Dody di Jakarta.
Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pemerataan pembangunan, khususnya di kawasan timur Indonesia.
Langkah tersebut tidak hanya diarahkan pada pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga mencakup penanganan fasilitas yang mengalami kerusakan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Salah satu yang tengah ditangani adalah Jembatan Gantung Logonoba yang berada di atas Kali Uwe, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya. Jembatan tersebut mengalami kerusakan dan kini menjadi perhatian Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III Kementerian PU Pranoto mengatakan tim teknis BBPJN Papua-Papua Pegunungan telah melakukan survei langsung untuk mengetahui kondisi kerusakan jembatan tersebut.
“Ada jembatan gantung yang rusak di Kali Uwe, Distrik Wouma, dari BBPJN Papua-Papua Pegunungan sudah lakukan survei kerusakan,” kata Pranoto.
Selain konektivitas, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan sarana pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Rencana tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Gedung DPRD, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MPRP).
Pembangunan tiga gedung utama tersebut sebelumnya ditargetkan mulai berjalan pada 2024. Namun, pelaksanaannya tertahan karena dinamika kondisi sosial di wilayah tersebut.
Kementerian PU kemudian melakukan pengkajian kembali untuk mencari lokasi alternatif yang dinilai lebih memungkinkan bagi pembangunan kawasan pusat pemerintahan.
Pranoto mengatakan proses tersebut dilakukan melalui studi kelayakan terhadap lokasi baru di Kabupaten Jayawijaya.
“Dengan proses pengkajian kelayakan untuk lokasi baru ini, pembangunan kawasan pusat pemerintahan diharapkan dapat segera dilanjutkan setelah kondisi dan titik lokasi baru dinilai benar-benar memungkinkan,” ujarnya.
Pengembangan infrastruktur Papua Pegunungan juga masuk dalam rencana kerja Kementerian PU pada 2026. Sebanyak 114 kegiatan telah disiapkan yang mencakup sektor Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Cipta Karya.
Di sektor sumber daya air, salah satu pekerjaan yang masuk prioritas adalah pengendalian luapan Sungai Wouma di Kota Wamena. Penanganan tersebut diarahkan untuk mengurangi dampak banjir di wilayah tersebut.
Sementara di sektor jalan, sejumlah proyek peningkatan dan pembangunan konektivitas juga disiapkan. Di antaranya peningkatan Jalan Pirime sepanjang 2,34 kilometer, pembangunan Jalan Towe Hitam–Oksibil II sepanjang 3,74 kilometer, serta pembangunan Jalan Oksibil–Iwur sepanjang 4,79 kilometer.
Program preservasi jaringan jalan dan dukungan tanggap darurat untuk penanganan bencana juga menjadi bagian dari rencana kerja tersebut.
Tak hanya pembangunan fisik berskala besar, Kementerian PU turut menjalankan program berbasis masyarakat yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar.
Saat ini terdapat 22 paket kegiatan yang masih dalam proses penanganan. Rinciannya terdiri atas tujuh paket Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS), 12 paket Bantuan Pemerintah melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta tiga paket Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Rangkaian program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses infrastruktur hingga ke wilayah permukiman di Papua Pegunungan. Pemerintah menempatkan pembangunan konektivitas dan layanan dasar sebagai fondasi untuk mendukung aktivitas masyarakat di daerah tersebut.
Dengan pembangunan jalan, jembatan, sarana air dan sanitasi, serta infrastruktur pemerintahan yang terus didorong, Kementerian PU menargetkan akses antarwilayah di Papua Pegunungan semakin terbuka dan pelayanan dasar masyarakat dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
